Penerbangan Bersubsidi Masih Tunggu MoU

Perizinan dengan pemerintah pusat, terkait permasalahan prinsip. Untuk masalah teknis, seperti keselamatan, keamanan

Penerbangan Bersubsidi Masih Tunggu MoU
TRIBUN KALTIM/MARGARET SARITA
SERAHKAN DRAFT - Penyerahan draft MoU antara Pemkab Kutim dan PT KPC pada Dishub Kutim untuk segera dikonsultasikan ke Bupati Kutim untuk percepatan layanan penerbangan bersubsidi Sangatta-Balikpapan PP 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA -Penggunaan bandara khusus Tanjung Bara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) bagi penerbangan bersubsidi untuk masyarakat Kutai Timur ternyata masih harus melalui proses lagi.

Setelah mendapat izin dari Kementerian Perhubungan RI terkait transportasi Udara dan Kementerian Keuangan RI melalui Dirjen Kekayaan Negara terkait penggunaan Barang Milik Negara (BMN), ternyata Pemkab Kutim harus menjalin kesepakatan terlebih dulu dengan PT KPC, terkait izin teknis pemanfaatan slot penerbangan di bandara khusus tersebut.

Rencana operasional penerbangan yang dimulai 3 Oktober pun terpaksa ditunda. Meski pihak maskapai Dominin Air telah siap untuk melayani rute Balikpapan-Sangatta PP.

“Informasi dari Dinas Perhubungan Kutim, harus ada MoU lagi, antara Pemkab Kutim dan PT KPC. Kita kira, kemarin yang ditandatangani di Jakarta selesai sudah. Ternyata masih harus ada MoU lagi. Jadi kita upayakan untuk percepatan pengurusan. Supaya jangan ditunda-tunda lagi. Kalau bisa sebelum HUT Kutim sudah ada penerbangan,” kata Bupati Ismunandar, di sela memimpin coffee morning, Senin (2/10).

Terpisah, Kadishub Kutim, Ikhsanuddin Syarpie didampingi Kabid Udara, Chairuddin mengatakan langsung menemui pihak PT KPC, dalam hal ini Manager External Relation, Yordhen Ampung.

Untuk mengambil draft MoU yang harus ditandatangani Bupati Kutim dan pihak PT KPC. “Draft-nya malam ini saya baca dulu, besok (hari ini, red) kita sampaikan ke Bapak Bupati. Kalau beliau setuju, kita bisa langsung MoU dan maskapai pun bisa langsung melayani penerbangan. Karena pada prinsipnya, mereka sudah siap,” ungkap Chairuddin.  

Yordhen Ampung mengatakan sebagai bandara khusus dimana berada di lokasi pertambangan PKP2B, Tanjung Bara memang khusus dipergunakan untuk operasional PT KPC.

Ketika ada penggunaan lain, harus ada izin dari Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pengelolaan Barang Milik Negara. Pemkab Kutim sudah memperoleh izin tersebut dan sudah menandatangani kesepakatan pemanfaatan slot penerbangan pada barang milik negara.

“Perizinan dengan pemerintah pusat, terkait permasalahan prinsip. Untuk masalah teknis, seperti keselamatan, keamanan dan aturan penerbangan, itu ada di PT KPC. Sehingga harus ada kesepakatan antara Pemkab Kutim dan PT KPC,” kata Yordhen.

Ia pun menegaskan tidak ada maksud PT KPC untuk menghambat layanan transportasi udara bersubsidi yang telah diupayakan Pemkab Kutim. Namun, agar ada kepastian terkait izin, harus ada MoU dengan PT KPC.  

“Sebelumnya, layanan serupa juga sudah dilakukan. Namun, saat itu hanya antara PT KPC dan Pemkab Kutim. Ternyata PT KPC mendapat teguran dari pemerintah pusat.

Karena meminjamkan barang milik negara tanpa izin pemerintah pusat. Isi MoU juga tidak banyak yang berubah, hanya saja, maskapai yang melayani sekarang dan tahun lalu tidak sama, jadi itu disesuaikan. Termasuk jam dan jumlah hari pelayanan,” ungkap Yordhen. (*)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved