Pejabat Publik di Kaltim Cemas, Kalau tak Ada Pelanggaran Kenapa Harus Takut?

Buat para pejabat publik bekerja sesuai tupoksi dan aturan, dipastikan akan bersikap tenang.

Ilustrasi - Penyidik KPK menunjukkan barang bukti terkait penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Walikota Batu di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (17/9). KPK menetapkan tiga orang tersangka yang terjaring OTT di Batu, Jawa Timur yakni Walikota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian dan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setiawan dan Pengusaha Philip serta mengamankan Rp200 juta terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa Pemkot Batu. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pras/17.(Rivan Awal Lingga) 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Wawan Sanjaya, Direktur Pusat Kajian dan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Balikpapan (LBH Uniba), menegaskan, pejabat publik yang menempati posisi penting di pemerintahan daerah seluruh Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak perlu merasa cemas.

Buat para pejabat publik bekerja sesuai tupoksi dan aturan, dipastikan akan bersikap tenang. 

"Kalau tidak ada persoalan hukum tidak perlu khawatir. Kalau memang tidak ada pelanggaran, kenapa harus ditakutkan," ujarnya kepada Tribunkaltim.co melalui sambungan teleponnya pada Rabu (4/10/2017) malam. 

Bagi dia, masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke wilayah Kaltim dalam penanganan kasus korupsi merupakan langkah yang sangat baik.

Baca: Komentar Isran Noor Dianggap Seperti Barisan Pembenci KPK

Baca: Suka Sadap Pejabat, Isran Tidak Suka Cara Kerja KPK

Baca: Hadi Mulyadi Berharap Tidak Ada Lagi Pejabat Tersandung Kasus Korupsi

Baca: Begini Hiruk-pikuk Jelang Kedatangan RI 1, PLN pun Ganti Kabel Listrik

Gerakan KPK ini patut didukung penuh dalam upaya penegakkan hukum, mewujudkan keadilan. 

Halaman
12
Penulis: Budi Susilo
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved