Tambahan 500 PNS Belum Cukup Honorer Masih Dibutuhkan

Penambahan dari kuota 500 PNS baru ditambah mutasi dari kabupaten/kota, insyaallah jumlah personel kita sampai tembus 4.000 lebih tahun ini

Tambahan 500 PNS Belum Cukup Honorer Masih Dibutuhkan
tribunkaltim.co/muhammad arfan
Suasana halalbihalal PNS Pemprov Kalimantan Utara di halaman Kantor Gubernur, Senin (3/7/2017). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov Kalimantan Utara tahun ini memastikan diri mendapatkan tambahan pegawai negeri sipil (PNS) baru sebanyak 500 orang. Ini akan didapat dari hasil seleksi CPNS yang masih berlangsung saat ini.

Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara Muhammad Ishak menyatakan, penambahan tersebut praktis membuat jumlah pegawai Pemprov mencapai 4.000-an orang. Saat ini jumlah PNS pemprov kurang lebih mencapai 3.300 orang.

"Penambahan dari kuota 500 PNS baru ditambah mutasi dari kabupaten/kota, insyaallah jumlah personel kita sampai tembus 4.000 lebih tahun ini," kata Ishak kepada Tribun pekan lalu.

Dengan jumlah itu, pegawai pemprov diklaim Ishak masih jauh dari jumlah ideal. "Kita tahu sekarang ini jumlah personel SKPD rata-rata 30 orang. tentu dikaitkan dengan tugasnya masih kurang, kemudian Ajjab-ABK juga lumayan banyak. Keseluruhan kebutuhan kita masih banyak," sebutnya.

Ishak mengatakan, kebutuhan pegawai yang diusulkan BKD Kalimantan Utara kepada Kemenpan RB tahun ini mencapai 2.243 orang. Namun hanya disetujui menambah 500 formasi.

Tribun beberapa kali mencatat, kebutuhan pegawai pemprov mencapai 1.032 orang per tahun. Karena penerapan moratorium dimulai sejak tahun 2015, praktis kebutuhan pegawai membengkak menjadi 2.064 orang dalam waktu 2 tahun terakhir (tahun 2016). Disebutkan pula, BKD Kalimantan Utara telah mengunggah 5.164 formasi ke e-formasi Kemenpan RB. Jumlah tersebut merupakan kebutuhan tahun 2015-2019.

Karenanya, tenaga kontrak atau honorer tutur Ishak, masih diperlukan sejauh ini untuk menopang kegiatan di masing-masing SKPD. "Untuk menutupi kekurangan PNS, tenaga honorer masih dibutuhkan Itu kan tergantung kegiatan. Kalau kegiatannya ada, tentu tenaga itu masih dibutuhkan. Karena tenaga honorer itu lengketnya di kegiatan masing-masing SKPD," katanya.

Ishak juga menilai, tenaga honorer sejauh ini sangat membantu proses kelancaran jalannya pelayanan publik yang dijalankan pemprov. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved