Soroti Jabatan Sekprov Kaltim, Castro: Sejak Nyatakan Maju, Copot Jabatan

Jika posisi Sekprov tidak diletakkan, maka akan membuka ruang politisasi ditingkat birokrasi khususnya bawahannya.

Facebook/Kaltim Bermartabat
Aksi bakal calon gubernur Kaltim Rusmadi Wongso saat menyanyikan cover lagu milik band Armada. 

SAMARINDA, TRIBUN - Usulan maupun saran dari sembilan fraksi DPRD Provinsi Kaltim, agar segera mengganti Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang dijabat Rusmadi Wongso, harus sesuai aturan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 41/PUU/XII/2014 terhadap uji materi Pasal 119 dan 123 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN/PNS.

Tetapi sejak menyatakan maju sebagai kandidat, secara etik khawatir netralitasnya menggangu birokrasi yang dipolitisasi.

Ini dikemukakan Pengamat hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah. Menurut dia, usulan atau saran dari Dewan, hanya menjadi satu alasan saja. "Efektivitas kinerja hanya menjadi salah satu alasan saja. Secara norma, Pasal 119 jo. Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memang menegaskan jika pengunduran diri sebagai PNS hanya bisa dilakukan ketika yang bersangkutan ditetapkan KPU sebagai calon gubernur," tutur Castro, sapaan akrabnya kepada Tribun, Rabu (18/10).

Baca: Syahrun Ingatkan Awang, Siapkan Pengganti Rusmadi

Baca: Sembilan Fraksi DPRD Kaltim Sepakat Posisi Sekprov Diganti

Tetapi secara etik, lanjut dia, sebenarnya sudah harus mundur sejak mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon saat melamar atau mendaftarkan diri ke partai tertentu.

"Kalau sudah mendaftar ke partai, Itu sudah melanggar prinsip netralitas sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik," bebernya.

Alasan kedua, Castro menambahkan, harus mundur untuk menghindari politisasi birokrasi. Jika posisi Sekprov tidak diletakkan, maka akan membuka ruang politisasi ditingkat birokrasi khususnya bawahannya. "Terlebih lagi dengan otoritas dan kewenannnya masih melekat. Ini tentu saja menjadi kekhawatiran banyak pihak," lanjutnya Dosen Hukum yang menimba pendidikan S3 di UGM.

Alasan lainnya, soal efektivitas pemerintahan. Kata dia, ketika sudah berniat maju, maka tentu saja akan mengganggu fungsinya sebagai pejabat Sekprov khususnya dalam konteks pelayanan publik, termasuk soal pembahasan anggaran yang dikeluhkan anggota-anggota DPRD itu.

"Permasalahannya, gubernur tidak mengusulkan sejak awal diganti, karena posisinya lengket dengan Rusmadi. Beda kasus dengan di Provinsi Jawa Barat. Misalnya, Gubernur Aher (Ahmad Heriawan) langsung mengusulkan pemberhentian Sekprov disampaikan ke Mendagri. Itu ketika Sekprov telah menyatakan atau mendeklarasikan dirinya untuk maju. Jadi ada alasan utama yang melanggar prinsip netralitas ASN," pungkasnya.

Seperti diberitakan Tribun, DPRD Provinsi Kaltim sepakat menyarankan untuk segera menyiapkan pejabat yang bakal menggantikan posisi Sekretaris Provinsi yang dijabat Rusmadi.
Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun menilai, jabatan Sekprov yng diemban Rusmadi Wongso, sudah menyatakan siap maju di Pilgub Kaltim, sebagai kandidat bakal calon gubernur. Hanya saja, hingga kini perahu atau partai yang mengusungnya belum ada.

Menyikapi itu, rapat unsur pimpinan Dewan, yang dihadiri Ketua Fraksi menyarankan ke Gubernur Kaltim untuk menggantikan posisi Rusmadi Wongso, sebagai Sekretaris Provinsi Kaltim.

Sebanyak 9 fraksi yang mendukung mengganti Rusmadi, yakni Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PPP-Nasdem, Hanura, PAN, Demokrat, dan Gerindra, PKS.
Ini dibenarkan Ketua Fraksi Partai Hanura, Herwan Susanto yang ikut rapat pimpinan DPRD Kaltim, di lantai 2 Gedung D DPRD Kaltim.

"Tadi semua mayoritas sepakat mendukung menyarankan gubernur untuk mengganti posisi Pak Rusmadi yang sekarang sibuk," kata Herwan yang juga Ketua DPD Partai Hanura Kaltim, kepada Tribun, Selasa (17/10). Menurut dia, saran itu untuk mendorong Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk segera merespon saran dari DPRD Kaltim. (bud)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved