Pejabat Jangan Bergaya Seperti Selebritis

Aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Polri dan KPK merubah paradigma pendekatan represif menjadi preventif.

Kolase
Trend Pejabat Kaltim Gunakan Media Sosial 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim menggelar sosialisasi hukum di lingkungan Pemkab Berau.

Sosialisasi yang digelar di Balai Mufakat, Kamis (19/10) itu dihadiri oleh seluruh pejabat eselon IV hingga pejabat eselon II.

Bupati Berau, Muharram dalam kesempatan itu mengatakan, selama pejabat mengikuti aturan, tidak perlu khawatir berimplikasi hukum. Meski begitu, Muharram sendiri mengakui, sebagai kepala daerah, dirinya masih merasa was-was dalam menjalankan kebijakan.

“Pengalaman dari kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bikin bupati dalam posisi tidak tenang dan was-was. Tapi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama memahami aturan dan menjalankan dengan baik, saya beryakinan tidak akan ada masalah,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim, Fadil Zumhana juga menyinggung OTT yang dilakukan oleh KPK belum lama ini. Menurutnya, peristiwa itu telah mencoreng kredibilitas pemerintah daerah.

“Berita tentang kepala daerah dan anggota DPRD yang ditangkap oleh KPK, sangat tidak enak ditonton, tidak enak didengar tapi itulah proses penegakan hukum,” tegasnya.

Namun Fadil mengatakan, tindak pidana sebenarnya disebabkan oleh tingkah laku pejabatnya sendiri.

“Undang-undang dibuat untuk mengatur agar semua berjalan sesuai dengan ketentuan. Tapi yang terjadi dicampuri urusan kelompok, pribadi dan politik. Menjadi bupati terlalu besar biaya politisnya, sehingga akhirnya melanggar aturan. Tapi tidak semua kepala daerah seperti itu,” jelasnya.

Selama ini, Kejati dan Kejari telah berupaya melakukan tindakan preventif, mencegah penindakan dan mengutamakan pencegahan.

Namun dalam beberapa kasus, memang tidak dapat ditoleransi. “Yang ditangkap itu yang sudah keterlaluan, melampaui batas, baik dalam gaya hidup dan pengambilan keputusan,” tegasnya.

Karena itu, Fadil mengingatkan, pejabat maupun ASN agar tidak terlalu berlebihan. “Sebagai PNS harus sesuai dengan gaya PNS. Kalau jadi bupati sesuaikan dengan pakaian kepala daerah, jangan sosialita seperti selebriti. Sesuaikan dengan kemampuan anda,” katanya lagi.

Aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Polri dan KPK merubah paradigma pendekatan represif menjadi preventif. Fungsi kejaksaan sendiri, kata Fadil kini menjadi pelayanan konsultasi hukum, memberikan bimbingan agar tidak sampai melakukan penindakan.

Fadil juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak memanjakan tim sukses atau partai pengusung. “Seringkali tim sukses menjerumuskan, karena punya kepentingan, yang susah kan bupatinya. Bupati tidak usah takut menjalankan kewenangan. Selama tidak memperkaya diri, tidak memperkaya partai pendukung, karena setelah dipilih, bupati bukan milik partai lagi,” tegasnya. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved