Ini Dia Upaya Penyelamatan Benteng Terakhir Sungai Mahakam

Persoalan lain juga diungkapkan Kepala Desa Saliki, Hariyadi. Selain warga tak bisa mengurus legalitas lahan, mangrove yang tumbuh di sekitar tambak juga turut berkontribusi terhadap menurunnya produksi hasil tambak warga.

“Daun yang jatuh ke tambak, itu membusuk dan membuat air tambak jadi asam,” ujar Hariyadi.

Belum lagi persoalan tumpang tindih kepentingan antara tambak, objek vital, pendidikan dan penilitian, serta upaya pelestarian, juga terjadi di Delta Mahakam.

“Delta Mahakam ini benteng terakhir Sungai Mahakam. Supaya tidak terjadi intrusi air laut ke Mahakam. Bayangkan kalau intrusi, kan kita semua jadi susah air. PDAM berhenti berproduksi,” kata Didit.

Didit yakin, pola perhutanan sosial, atau kemitraan masyarakat, perusahaan, LSM dengan pengelola kawasan hutan yang ditunjuk pemerintah, bisa menyelesaikan beragam konflik yang terjadi di Delta Mahakam.

“Siapa bilang di kawasan hutan tidak boleh ada tambak? Boleh kok. Kebun? Boleh. Tapi ada aturannya sesuai UU. Makanya nanti digunakan pola kemitraan dengan pemangku kawasan hutan,” kata Didit.

Sementara, Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Prof Daddy Ruchiyat mengatakan DDPI akan terus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pelestarian Delta Mahakam. Seperti yang sudah dilakukan Pemprov Kaltim di beberapa kawasan hutan lainnya.

“DDPI mendorong upaya kolaborasi para pihak di Delta Mahakam. Agar wilayah ini jadi wilayah yang hutannya baik, masyarakatnya tetap bisa beraktivitas dan syukur jika ke depan bisa jadi akses wisata,” ucap Daddy.

Konsep pembangunan Kaltim Hijau, lanjut Daddy, bertujuan agar upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan ekonomi bisa berjalan beriring. “Karena Kaltim menyadari pembangunan ekonomi selama ini menimbulkan dampak. Khususnya degradasi kualitas lingkungan. Termasuk di Delta Mahakam,” tutur Daddy. (*)