Advertorial

ORI Kaltim Beri Penghargaan Delapan Kelompok

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltim, memberikan penghargaan kepada delapan lembaga

ORI Kaltim Beri Penghargaan Delapan Kelompok
TRIBUN KALTIM / BUDHI HARTONO
PERTEMUAN BERKALA - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kaltim, Syarifah Rodiah, berfoto bersama peserta yang hadir dalam Pertemuan Berkala II dengan jurnalis, komunitas, profesional dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan partisipasi masyarakat di Lantai 3 Hotel Selyca Mulia, Jalan Bhayangkara Samarinda, Kamis (2/11). 

SAMARINDA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltim, memberikan penghargaan kepada delapan lembaga atau kelompok sebagai cikal bakal sahabat ORI. Delapan lembaga itu tercatat melapor atau membawa pelapor ke ORI Kaltim selama periode 2016-2017.

"Kami berikan penghargaan ini sebagai apresiasi. Karena delapan nama ini akan menjadi sahabat ORI Kaltim untuk membantu pengawasan di bidang pelayanan publik," kata Kepala Perwakilan ORI Kaltim, Syarifah Rodiah, di sela-sela pertemuan berkala II di Lantai 3 Hotel Selyca Mulia, Jalan Bhayangkara Samarinda, Kamis (2/11).

Delapan kelompok dan lembaga yang menerima penghargaan yakni Forum Guru ASN, Persatuan Guru Honor, Pokja 30, Jatam Kaltim, Walhi Kaltim, Aman, Yayasan Bumi dan LBH Apik. Menurut dia, jurnalis, komunitas, profesional dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi saluran atau media bagi masyarakat untuk melaporkan hal yang diduga ada praktik mal-administrasi pelayanan publik.

Kegiatan ini, lanjut Syarifah, subtansi dari partisipasi masyarakat untuk menyeimbangkan kekuasaan (power) negara (perangkat/aparat) dengan warga negara. "Jika tidak diseimbangkan, akan terjdinya abuse of power atau dalam konteks pelayanan publik akan terjadi mal-administrasi," tegas Syarifah.

ORI Provinsi Kaltim yang memiliki fungsi pengawas penyelenggaran pelayanan publik, disarankan perlu mengundang seluruh bupati dan walikota se-Kaltim, untuk memahami dan mengetahui tentang pelayanan publik. Ini disampaikan Direktur Lembaga Swdaya Masyarakat Kelompok Kerja 30, Carolus Tuah.

"Kadang masyarakat tidak memahami pelayanan publik itu apa? Dan pejabat seperti walikota dan bupati yang seharusnya memahami arti pelayanan publik, tapi seakan tidak mau tahu," kritik Tuah, saat diminta pendapatnya oleh Ketua ORI Kaltim, Syarifah Rodiah.

Dalam pertemuan itu, peserta juga menyampaikan laporan adanya dugaan yang merugikan pelayanan publik terkait air minum yang diduga tercemar logam berat.
Peserta Fredrik yang tergabung dalam Forum Guru Honorer (PTTH) mengungkapkan, selama ini pembuangan sampah di Bukit Pinang diduga mencemari air minum yang dikelola badan usaha milik daerah.

Syarifah merespons laporan yang disampaikan Frederik, dengan meminta tanggapan dari lembaga swadaya masyarakat yang hadir sebagai peserta pertemuan berkala II ORI Kaltim.
Anggota Jatam Kaltim, Ketut Bagayasa, menanggapi laporan tersebut, untuk melengkapi dengan titik koordinat dan perlu ditunjang dengan peralatan untuk investigasi. Pertemuan Berkala II ORI Kaltim, menghadirkan narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Unmul Dr Mahendra dan peserta dari kalangan jurnalis, komunitas, profesional dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan partisipasi masyarakat.(*/bud)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved