Dianggap Mengada-ada, Kemendagri Coret Anggaran Rp 15,5 Miliar Perjalanan Luar Negeri DPRD Ini

Menurutnya, untuk perjalanan dinas ke luar negeri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Dianggap Mengada-ada, Kemendagri Coret Anggaran Rp 15,5 Miliar Perjalanan Luar Negeri DPRD Ini
Ilustrasi perjalanan dinas 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret usulan anggaran perjalanan ke luar negeri untuk DPRD Banten yang tercantum dalam APBD Banten 2018. Anggaran itu senilai kurang lebih Rp15,5 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina di Serang, Rabu mengatakan, hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Banten 2018 belum final karena masih ada beberapa item anggaran yang masih perlu diperbaiki. Paling lambat evaluasi tersebut selesai pada 28 Desember 2017.

"Paling krusial itu perjalanan luar negeri. Nilainya 15,5 miliar karena Provinsi Banten belum ada kerjasama luar negeri (dengan negara) mana pun sehingga mau ke mana perjalanan luar negeri itu belum jelas," kata Hudaya seperti dikutip Antara.

Menurutnya, untuk perjalanan dinas ke luar negeri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Dengan demikian, anggaran tersebut berdasarkan hasil evaluasi dicoret atau dilarang oleh Kemendagri dan Pemprov Banten kesulitan menjelaskan ihwal anggaran itu karena ketentuannya sudah jelas.

"Kita juga susah menjawabnya karena tidak ada dasar," kata Hudaya.

Ia mengatakan, anggaran tersebut kemungkinan akan dialihkan untuk belanja urusan wajib yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten.

Sedangkan persoalan lain terkait evaluasi Kemendagri tersebut, katanya, Pemprov Banten masih bisa memberikan penjelasan karena tidak terlalu krusial seperti kesalahan kode rekening. Misalnya perjalanan dinas yang ada pada pos belanja barang dan jasa yang mencapai Rp1.6 triliun dalam setahun.

Namun, katanya, dari belanja barang dan jasa tersebut sekitar 15,5 persennya adalah perjalanan dinas, karena ada beberapa OPD yang menyusun perjalanan dinasnya lebih banyak sehingga perlu dilakukan evisiensi dan nantinya akan ditetapkan sekitar 10 persen perjalanan dinas yang bisa dianggarkan.

"Kemudian kaitannya dengan kode rekening juga soal belanja publikasi karena ada yang belanja dokumentasi di dalamnya. Harusnya dipisahkan kode rekeningnya," kata Hudaya.

Ia mengatakan, secara keseluruhan anggaran yang dievaluasi Kemendagri dalam APBD Banten 2018 sekitar Rp103 miliar termasuk belanja perjalanan luar negeri di DPRD Banten Rp15 miliaran.

"Kami bersyukur tahun ini lebih sedikit yang dievaluasi dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti ini sudah ada perbaikan dari sisi perencanaan anggaran," kata Hudaya.[]

Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved