Breaking News:

Dana Aspirasi

DPRD Nunukan Minta Kenaikan Dana Aspirasi Dari Rp 14 Miliar Jadi Rp 26 Miliar

Saat ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga

Penulis: tribunkaltim | Editor: Martinus Wikan
HO/Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan
Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM menyalami anak seorang warga di Kabupaten Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Permintaan dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Nunukan termasuk permintaan untuk meningkatkan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan hampir 100 persen dari Rp14 miliar menjadi Rp26 miliar, merupakan sejumlah persoalan yang mewarnai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018.

Hal itu dijelaskan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid melalui suratnya kepada Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie.

Pemerintah Kabupaten Nunukan dan DPRD Kabupaten Nunukan gagal menyapakati APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018.

Laura mengatakan, sebenarnya berkaitan dengan pokok-pokok pikiran yang disampaikan DPRD Kabupaten Nunukan, telah diakomodir dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018.

"Kemudian Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi permintaan dana aspirasi anggota DPRD mengingat kemampuan keuangan daerah terbatas," ujarnya, Selasa (2/1/2018).

Saat ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

"Bahwa alokasi anggaran tahun 2018 disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021," ujarnya.

Bupati menjelaskan, penyampaian KUA dan PPAS APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018 semestinya disampaikan pada Juni. Hanya saja berdasarkan penyampaian lisan pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan, sebaiknya penyampaian KUA dan PPAS APBD Kabupaten Nunukan tahun 2018 bersamaan dengan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2017.

DPRD Kabupaten Nunukan pada 14 September baru melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Nota KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2017 dan Penyampaian Nota KUA dan PPAS APBD Kabupaten Nunukan tahun 2018.

Esoknya saat dilakukan pembahasan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2017 dan KUA PPAS APBD Kabupaten Nunukan tahun 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan meminta waktu kepada DPRD Kabupaten Nunukan untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap KUA dan PPAS yang telah diserahkan dan disampaikan secara resmi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved