Bapenda Beri 20 Mesin Cash Register

Setiap restoran dan warung makan di Kutim diwajibkan menarik pajak pada konsumen sebesar 10 persen.

Bapenda Beri 20 Mesin Cash Register
TRIBUN KALTIM/MARGARET SARITA
PERTEMUAN - Pertemuan antara Kepala Bapenda Kutim dengan pengusaha rumah makan dan restoran di Sangatta 

> Untuk Pastikan Penarikan Pajak Tempat Makan dari Konsumen

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur tak bisa terus menerus mengandalkan pasokan APBD dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Hal ini mengingat beberapa kali APBD Kutim dihantam badai pemangkasan.  Sumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus digenjot. Satu di antaranya menerapkan aturan-aturan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim mengumpulkan para pemilik usaha tempat makan, seperti restoran dan warung makan. Agar para pemilik tempat makan rutin melakukan penarikan pajak sebesar 10 persen pada konsumen mereka.

“Setiap restoran dan warung makan di Kutim diwajibkan menarik pajak pada konsumen sebesar 10 persen. Hal tersebut berdasarkan peraturan Daerah (Perda) Kutim  nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, dan Undang-undang nomor  28 tahun 2009. Tentang penarikan pajak 10 persen hotel dan restoran,” ujar Kepala Bapenda Kutim, Musyaffa dalam pertemuan dengan para pemilik rumah makan dan restoran, Kamis (4/1/2018).

Pengaturan pajak restoran dan rumah makan, menurut Musyaffa, sebenarnya sudah dilakukan sejak 2012 lalu.

Namun masih banyak pedagang yang tidak melakukan hal tersebut. Pajak tersebut umumnya dibayarkan begitu saja oleh pihak restoran atau rumah makan. Tanpa menariknya dari konsumen.

Dengan alasan, takut kehilangan pelanggan. “Pajak ini wajib. Aturannya jelas. Bahkan untuk menghindari adanya penggelapan pajak, Bapenda Kutim juga akan melibatkan auditor penghitung keuangan,” ungkap Musyaffa.

Di hadapan seluruh pemilik dan pengelola tempat makan, Musyaffa menegaskan, penarikan pajak 10 persen tidak hanya dilakukan pada tempat makan menengah ke atas, tapi warung makan dan restoran dengan omset Rp 500.000 per bulan juga akan dikenai penarikan pajak daerah.

“Untuk memudahkan, Bapenda Kutim memberi mesin cash register pada para pemilik warung makan. Tahun 2017 lalu, sudah ada enam unit yang diberikan, tahun 2018 ini, kita akan beri 20 unit lagi,” kata Musyaffa.

Bapenda Kutim, kata Musyaffa, menargetkan pada 2019, seluruh tempat makan memiliki mesin cash register.

Sehingga pemasukan dan perhitungan pajak yang harus disetorkan ke pemerintah jelas. Apabila ada pemilik tempat makan yang kedapatan tidak menarik pajak pada konsumennya, akan dikenakan denda 10 persen. (*)

 

Penulis: tribunkaltim
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved