Terancam Longsor, Wabup Minta DPUTR Segera Lakukan Kajian Jalan Bujangga

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Geafry Necolsen

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Selama ini, penanganan Jalan Bujangga terkesan lambat.

Pasalnya, jalan ini merupakan ruas jalan nasional yang jadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Pemkab Berau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan.

Jalan Bujangga pernah mengalami longsor di tahun 1990an, setelah bertahun-tahun kemudian baru diperbaiki.

Kemudian mengalami longsor kedua di tahun 2012 dan baru rampung diperbaiki tahun 2015.

Hanya berselang satu tahun, Jalan Bujangga kembali mengalami longsor dan baru rampung diperbaiki dan bisa diakses kembali untuk umum pada 1 Januari 2018.

Jalan Bujangga memang berstatus ruas jalan nasional, tapi bagaimana dengan sisi sungai?

Bukankah Pemkab Berau punya kewenangan?

“Saya tidak tahu itu, tapi sekarang penanganan sisi air juga ditangani pemerintah pusat, tapi saya tidak tahu, apakah sampai ke depan Inhutani atau tidak,” kata Agus menjawab pertanyaan Tribunkaltim.co, Minggu (14/1/2018).

Baca: Nggak Nyangka, Ternyata Begini Perasaan Arumi Bachsin saat Suaminya Emil Dardak Jadi Cawagub Jatim

Baca: Rampung 100 Persen, Sistem Pencahayaan Stadion GBK Disebut Terbaik di Dunia!

Baca: Sering Pakai Fashion Branded, Begini Tampilan Syahrini Vs Inul Daratista, Kece Mana Nih?

Baca: Ribut-ribut soal Mahar Politik, Ini 3 Syarat Prabowo untuk Calon Kepala Daerah

Baca: RESEP - Awali Minggu Pagi Ceria dengan Slow Cooker Mac and Cheese

Agus mengakui, jika harus memperbaiki sisi sungai, Pemkab Berau tidak memiliki anggaran yang cukup.

Pasalnya, sejak Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat ke daerah dikurangi, APBD Berau mengalami defisit.

“Kalau harus diperbaiki sendiri, tidak mungkin. Ini biayanya mahal, bisa sampai ratusan miliar,” ujarnya.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan pemerintah pusat, kawasan Jalan Bujangga perlu dibangun kreb, bangunan menjorok ke sungai untuk membelokan arus sungai sehingga tidak menggerus sisi darat dan memicu longsor.

“Tapi ya itu tadi, biayanya luar biasa mahal. Kalau kondisinya begini ya kita harus lapor lagi (ke pemerintah pusat). Tapi saya akan minta kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), percuma dibangun jembatan kalau nantinya longsor lagi. Saya baru dengar informasi ini, saya akan melihat ke lokasi dan kalau memang benar (ada potensi longsor), harus ditangani dengan cepat,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPUTR, Rahmad mengatakan, Jalan Bujangga di depan kawasan Inhutani, hanya persoalan waktu, sebelum mengalami longsoran keempat. (*)