Menang Gugatan PTUN, 3 Pejabat Nonjob Diperiksa Inspektorat, Lakukan Pelanggaran Disiplin?

Pemeriksaan terhadap ketiganya dilakukan setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda melawan Bupati Nunukan.

Menang Gugatan PTUN, 3 Pejabat Nonjob Diperiksa Inspektorat, Lakukan Pelanggaran Disiplin?
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Muhammad Firnanda, mantan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan Budi Prasetya dan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Joko Santosa. 

Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN- Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid memerintahkan pemeriksaan tiga pejabat nonjob masing-masing mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Muhammad Firnanda, mantan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan Budi Prasetya dan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Joko Santosa.

Pemeriksaan terhadap ketiganya dilakukan setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda melawan Bupati Nunukan.

Baca: Putusan Cerai dengan Caisar Belum Keluar, Indadari Sudah Ingin Menikah Lagi

Sekretaris Kabupaten Nunukan, Tommy Harun mengaku tidak tahu pemeriksaan dimaksud. Namun dia memastikan, ketiganya tidak diperiksa Tim Hukuman Disiplin (Hukdis) Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Bukan Hukdis. Yang saya dengar mereka diperiksa Inspektorat. Tetapi saya belum tahu itu, tidak tahu saya. Coba tanyakan ke Pak Adi Karsono (Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Nunukan). Lebih bagus ke dia,” ujarnya, Selasa (16/1/2018).

Dihubungi melalui telepon selulernya, Adi Karsono belum memberikan respon. Dihubungi berkali-kali, telepon selulernya tidak dijawab.  

Informasi yang diperoleh TRIBUNKALTIM.CO, ketiganya diperiksa karena melakukan pelanggaran disiplin.

Baca: Diduga Gegara Ucapan Kotor Donald Trump, Kunjungan Turis ke Amerika Serikat Anjlok 1,7 Juta Orang

Sebelumnya, ketiganya menggugat Bupati Nunukan di PTUN Samarinda.  Majelis Hakim  PTUN Samarinda mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Firnanda diantaranya,  menyatakan batal atau tidak sahnya pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 820/SK-05/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017 atas nama Muhammad Firnanda. Sehingga diperintahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusannya.

Halaman
12
Penulis: Niko Ruru
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved