Rekomendasi Dibatalkan, Pemkot Bontang Ajukan Banding Pembangunan NPK Cluster PKT

Kepala Bagian Hukum Kota Bontang, Hariyadi, mengatakan pihaknya sudah mengajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, di Jakarta.

Rekomendasi Dibatalkan, Pemkot Bontang Ajukan Banding Pembangunan NPK Cluster PKT
TRIBUN KALTIM/UDIN DOHANG
Kabag Hukum Pemkot Bontang, Hariyadi. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Udin Dohang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - ‎Pemkot Bontang menempuh upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang mengabulkan gugatan perdata warga terhadap Walikota Bontang, Neni Moerniaeni  terkait penerbitan rekomendasi UKL-UPL pabrik NPK Cluster PT Pupuk Kaltim, Oktober 2017.

Kepala Bagian Hukum Kota Bontang, Hariyadi, mengatakan pihaknya sudah mengajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, di Jakarta.

Pemkot menggandeng Kejaksaan Negeri Bontang sebagai pengacara negara.

"Permohonan banding sudah kita ajukan ke PT TUN di Jakarta. Sekarang tinggal menunggu jadwal sidang," ujar Hariyadi, saat ditemui dikantornya, Jumat (20/1).

Hariyadi menegaskan, upaya banding yang dilakukan pemerintah lantaran putusan PTUN Samarinda dalam kacamata Pemkot subjektif. ‎

Ia mencontohkan dalam putusan PTUN Samarinda, menyebutkan pembangunan pabrik NPK Cluster idealnya harus berjarak 500 meter dari pemukiman warga.

Sementara dalam kajian pemerintah, jarak ideal pemukiman warga dengan bangunan Pabrik NPK Cluster sekitar 200 meter sesuai kondisi faktual di lapangan. 

"Penilaian kami putusan PTUN soal jarak ideal pabrik dengan pemukiman warga ini subjektif karena secara regulasi juga tidak sesuai," ungkap Hariyadi.

Baca: INFO CPNS 2018 - Ketua DPRD Bulungan Ungkap Aturan Khusus Seleksi CPNS

Halaman
12
Penulis: Udin Dohang
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved