Sukses, Klausul Daerah Pengolah Masuk Dalam Rancangan Revisi UU No 33 Tahun 2004

"Target kami pembahasan revisi UU Perimbangan Keuangan ini selesai sebelum masa jabatan DPR RI berakhir," tuturnya.

Sukses, Klausul Daerah Pengolah Masuk Dalam Rancangan Revisi UU No 33 Tahun 2004
TRIBUN KALTIM / UDIN DOHANG
Pertemuan antara tim Pemkot Bontang dipimpin Walikota Neni dengan tim Kemenkeu 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Udin Dohang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Aspirasi Pemkot dan DPRD Bontang untuk mendapatkan dana bagi hasil daerah pengolah Migas, akhirnya mendapat titik terang.

‎Tim perumus revisi UU Nomor 33/2004, tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dari Kementrian Keuangan sudah mengakomodir nomenklatur daerah pengolah Migas.

Saat ini draft revisi RUU sudah memasuki tahap harmonisasi dan akan diajukan ke DPR RI untuk dibahas tahun ini.

Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Seksi Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kemenkeu, Bambang, saat menerima kunjungan Walikota Bontang Neni Moerniaeni bersama Ketua DPRD Bontang, Nursalam di gedung Radius Prawiro, Lt3, Kantor Kemenkeu, Kamis (25/1/2018).

Baca juga:

Seru, Tour de Indonesia 2018 Resmi Dimulai

Statistik Tunjukkan Performa Kian Kendor, Sudah Saatnya Real Madrid Jual Karim Benzema?

Akankah Perawat National Hospital Surabaya yang Lecehkan Pasien Wanita Jadi Tersangka?

Bambang yang juga anggota tim perumus revisi UU Kemenkeu menjelaskan bahwa revisi UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2018.

Halaman
123
Penulis: Udin Dohang
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved