Saat Pilkada ASN Jangan Ikut-Ikut Politik, Terbukti Terlibat Tim Sukses Ini Sanksinya

Kantor Kesbangpol Provinsi Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Desk Pilkada se Kaltim 2018 di Hotel Suite Royal Balikpapan

Editor: Sumarsono
Tribunkaltim
Kepala Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kantor Kesbangpol Provinsi Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Desk Pilkada se Kaltim 2018 di Hotel Suite Royal Balikpapan, Selasa (30/1). Rakor mengambil tema "Samakan Persepsi Demi Suksesnya Pilkda Serentak 2018 di Kaltim" dibuka Plt Asisten I Setprov Kaltim Sa'bani.

Rakor Desk Pilkada menghadirkan Ketua KPU Provinsi Kaltim Muhammad Taufik dan Ketua Bawaslu Kaltim Syaiful Bahtiar diikuti perwakilan Desk Pilkada se Kaltim.

Dalam sambutannya, Plt Asisten I Sa'bani mewakili Plt Sekprov Kaltim Meiliana berharap Desk Pilkda bisa melaksankan tugas sesuai tupoksi, sehingga masalah yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan Pilkada dapat diatasi.

Baca: Gubernur Kaltara Geram ASN Ngobrol Saat Pembacaan Keputusan Pengangkatan

"Selama pelaksanaan Pilkada akan muncul kerawanan yang bisa mengganggu kondusifitas keamanan Kaltim. Ini yang perlu diperhatikan," ujar Sa'bani.

Pada kesempatan tersebut, Sa'bani menegaskan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ikut-ikut dalam politik. ASN dilarang menjadi tim pemenangan (timses) maupun mendukung salah satu pasangan calon (paslon).

"Sanksinya berat, mulai penundaan gaji, penurunan pangkat hingga pemecatan. ASN harus netral, jangan sampai terlibat menjadi tim sukses.. Silakan gunakan hak pilih, tapi jangan berat sebelah mendukung paslon tertentu," tegasnya.

Baca: Jelang Pilgub, Ketua KPU Khawatir Kelompok Anti Demokrasi

Kepala Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto menambahkan, menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemprov Kaltim pada Pilkada serentak 2018. Gubernur Kaltim menerbitkan surat edaran Nomor 270/155/PPOD.III tentang Pelaksanaan Netralitas, Penegakan Disiplin dan Sanksi bagi ASN pada Pilkada 2018.

Dia mengatakan edaran tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71M.SM.00.00/2017, tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.
Edaran itu bertujuan mengingatkan kembali tentang netralitas jajaran ASN .

Baca: Jelang Pilkada Serentak, Korem 091/ASN Siapkan Personelnya, Pesannya: Tetap Jaga Netralitas

Bagi ASN yang terbukti melanggar, akan mendapat sanksi sesuai tingkat kesalahan, yakni berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun, penundaan kenaikan pangkat selama setahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Selain itu juga akan mendapat hukuman displin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved