OPINI

Pesan buat Pemimpin: "Hai Kamu, Dapat Salam dari Amanah! Yang Dulu Pernah Kamu Sanggupi"

“HAI kamu, dapat salam dari amanah! Yang dulu pernah kamu sanggupi”. Begitulah kira-kira bunyi quote dari sebuah blog Randiapriansyah

Pesan buat Pemimpin:
IST
Tri Noor Aziza 

Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 20042017 adalah penyelidikan 962 perkara, penyidikan 685 perkara, penuntutan 559 perkara, inkracht 465 perkara, dan eksekusi 490 perkara (acch.kpk.go.id, 2017). Ini baru yang ditangai oleh KPK, belum lagi yang ditangani oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. (acch.kpk.go.id, 2017)

Baca: Warga Pedalaman Bulungan Relakan Lahan untuk Jalan Bebas Hambatan

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara.

Akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Ada apa dengan negeri ini? Begitu carut marutnya ibu pertiwi, hingga korupsi mewabah seperti dipteri sehingga harusnya pemerintah menyatakan Kejadian Luar biasa (KLB) juga terhadap korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.

Lihat saja, sejak berdirinya KPK pada 2004 sampai dengan 2017 sudah ada 392 Kepala Daerah yang tersangkut berbagai masalah hukum, dan sejumlah besarnya karena tersandung kasus korupsi dengan jumlah 313 kasus.

Selain kasus para kepala daerah, kasus korupsi lainnya berasal dari pejabat negara lainnya, sebut saja kasus hambalang, impor daging sapi, simulator SIM, korupsi Al Quran, papa minta saham serta e-KTP dan tiang listriknya yang mengakibatkan benjol segede bakpao dilakukan secara berjamaah.

Baca: Aset Pemkot Tarakan Bernilai Miliaran Rupiah Ini akan Diserahkan ke Pemprov

Wah, ternyata bukan hanya shalat yang berjamaah ya…. Semuanya pernah menjadi viral/trending topic dan head line di berbagai media.

Sektor yang rawan terjadi tindak korupsi antara lain penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial (bansos), perjalanan dinas, serta sektor perizinan (jawapos.com, 2017).

Halaman
123
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved