Sempat Tertunggak, Honor Bidan dan Guru Siap Dibayarkan

Mulai dari kesulitan membeli kebutuhan pokok, uang sekolah anak, sampai kebutuhan membayar kontrak rumah.

TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA
Coffee morning di Kantor Bupati Kutim, Senin (5/2/2018), membahas banyak hal, salah satunya soal keterlambatan gaji pegawai 

Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Margaret Sarita

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Memasuki bulan kedua tahun 2018, jeritan para pegawai dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) kian keras.

Puluhan SMS yang menanyakan waktu pembayaran gaji pun masuk ke ponsel Bupati maupun Wakil Bupati Kutai Timur.

Mulai dari kesulitan membeli kebutuhan pokok, uang sekolah anak, sampai kebutuhan membayar kontrak rumah.

Beranjak dari hal tersebut, Bupati Ismunandar menginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, untuk mendahulukan pembayaran gaji guru dan bidan serta pegawai di kecamatan.

Terutama gaji bulan Desember 2017 yang belum terbayarkan.

“Saya sudah instruksikan pembayaran yang harus didulukan. Gaji guru, tenaga medis, terutama yang di pedalaman. Saya banyak terima SMS, isinya, Pak saya belum digaji, mau bayar kontrak rumah nggak bisa. Jangan sampai seperti itu,” kata Ismunandar.

Keterlambatan pembayaran gaji serta pembayaran lainnya, tidak hanya karena transfer pusat ke daerah belum masuk ke kas Pemkab Kutim, tapi juga penyusunan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) 2018 dari masing-masing SKPD yang belum rampung.

Sementara pembayaran, baik utang maupun alokasi kegiatan baru, harus masuk dalam DPA 2018.

Dalam coffee morning yang digelar Senin (5/2/2018), Kepala BPKAD Kutim, Suriansyah yang didampingi Sekretarisnya, mengungkapkan dari beberapa SKPD se Pemkab Kutim, baru empat kecamatan dan satu SKPD yang sudah memasukkan DPA.

Yakni, Kecamatan  Karangan, Sangkulirang, Bengalon, Kaliorang, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). 

“Untuk gaji guru, tunjangan guru sudah masuk ke rekening Dinas Pendidikan Kutim, honor TK2D melekat di SKPD, gaji bidan juga sudah, untuk Operasional ADD pada 76 desa, sedang proses SP2D,” ungkap Suriansyah.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Ismunandar maupun Wakil Bupati Kasmidi Bulang yang memimpin pertemuan meminta agar DPA harus rampung Senin (5/2/2018).

“Saya minta, DPA rampung hari ini. Supaya pembayaran lancar. Para pegawai berteriak seolah-olah kita, Bupati dan Wakil Bupati yang salah. Padahal, penyusunan DPA yang lambat,” kata Kasmidi. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved