Tolak MoU Perbantuan TNI kepada Polri, Mahasiswa Gelar Aksi di Simpang Mal Lembuswana

MoU Perbantuan TNI kepada Polri dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ini telah menciderai semangat reformasi

Tolak MoU Perbantuan TNI kepada Polri, Mahasiswa Gelar Aksi di Simpang Mal Lembuswana
Tribun Kaltim/Doan Pardede
Mahasiswa Unmul menggelar aksi teatrikal seputar penolakan MoU perbantuan TNI kepada Polri di simpang 4 Mal Lembuswana, Jumat (9/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garuda Mulawarman menggelar aksi di simpang Mal Lembuswana, Kota Samarinda, Jumat (9/2/2018).

Dalam aksi yang  digelar mulai pukul 16.00 Wita tersebut, kata Zaini, humas aksi kepada Tribunkaltim.co, mahasiswa akan menyampaikan sejumlah tuntutan yang intinya penolakan terhadap Memorandum of Understanding (MoU) Perbantuan TNI kepada Polri.

Baca: Mewah Abis, Ini Penampkan rumah Milik Julianto Tio, Harganya Ngga Tanggung-tanggung

Adapun poin-poin dalam MoU tersebut, yakni menghadapi unjuk rasa dan mogok kerja, menghadapi kerusuhan massa, menangani konflik sosial, mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah di dalam negeri yang bersifat lokal, nasional maupun internasional, dan situasi lain memerlukan bantuan pihak KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.

Zaini menuturkan, MoU Perbantuan TNI kepada Polri dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat ini telah menciderai semangat reformasi tahun 1998.

Dan MoU ini, kata Zaini, tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi TNI untuk bergerak dalam menghadapi demonstrasi, sebagaimana yang tercantum dalam MoU tersebut.

Baca: 9 Februari Hari Pers Nasional, Netizen: Bersatu Kita Kompak, Bersama Lawan Hoax

Oleh karena itu, tegasnya, Aliansi Garuda Mulawarman mengambil sikap menolak TNI dalam menghadapi unjuk rasa dan mogok kerja karena telah mencederai tuntutan reformasi, mendesak pemerintah untuk tidak menyepakati MoU perbantuan TNI kepada Polri.

"Di sisi lain, MoU ini semakin memperumit tumpang tindih regulasi misalkan dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI," ujarnya.

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved