Masalah Lingkungan Jadi Jualan Para Kandidat, Ini Permintaan KTNA

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Masalah ekonomi hijau masih menjadi topik yang ditawarkan para kandidat yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim tahun 2018 ini.

Dalam Deklarasi Kampanye Damai dan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di GOR Sempaja, Jalan Wahid Hasyim, Minggu (18/2/2018), isu lingkungan ini beberapa kali terdengar disuarakan para pasangan calon (paslon).

Salah satunya dilontarkan Syaharie Jaang, Calon Gubernur (Cagub) paslon nomor urut 2.

Walikota Samarinda non aktif ini mengatakan, akan berupaya mewujudkan Kaltim yang mandiri, mampu bersaing dengan tumpuan pada pengelolaan SDA yang bisa diperbaharui, dan menitikberatkan pada pertanian dalam arti luas, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Fakta saat ini, kata Jaang, kebutuhan Kaltim yang berkaitan dengan pertanian 70 persennya masih didatangkan dari luar Kaltim.

Baca juga:

Cak Imin Keluhkan Delay Penerbangan, Begini Penjelasan Garuda Indonesia

Bukan 'Trio BBC atau MNC', Inilah Trisula yang Paling Produktif di Liga Champions 2017/2018

Bocah 3 Tahun Ditemukan Mati Membeku, Sang Guru Diduga Lupa Lakukan Hal Ini Usai Istirahat!

Andi Sofyan Hasdam, Cagub paslon nomor urut 1 berjanji akan mewujudkan 5 program kesejahteraan masyarakat dengan istilah 5 sehat, yakni sehat masyarakat, sehat pendidikan, sehat ekonomi dan investasi, sehat lingkungan hidup, dan sehat pemerintahan.

Rusmadi Wongso, Cagub paslon nomor urut 4, berjanji akan mewujudkan swasembada pangan di Kaltim. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, petani dan nelayan menurutnya harus dibantu.

Ekploitasi SDA, batubara, migas, menurutnya sah-sah saja. Yang penting, kelestarian lingkungan merupakan harga mati yang harus dijaga.

Isran Noor, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini mengatakan, nantinya, lahan-lahan eks tambang ini perlu dihijaukan. Dia juga mengaku sangat menyambut baik adanya ide dari masyarakat yang ingin menanamhijauan pakan ternak di lahan-lahan eks tambang.

Pemanfaatan lahan eks tambang ini menurutnya menjadi bagian kecil dari program ekonomi hijau yang akan diwujudkan jika terpilih sebagai Gubernur Kaltim.

Wisdiyanto, Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kaltim mengatakan, kurang maksimalnya perhatian pemerintah masih menjadi kendala dalam pembangunan sektor pertanian di Provinsi Kaltim.

Selama ini, pemerintah masih fokus menggarap SDA yang tidak bisa diperbaharui sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara sektor pertanian, yang sebenarnya memiliki potensi cukup besar sebagai sumber PAD, belum dilirik.  

Sesuai rilis terakhir Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim, pada Desember 2017 terdapat 3 subsektor pertanian yang daya beli petaninya rendah, salah satunya adalah NTP (Nilai Tukar Petani) di Tanaman Pangan sebesar 94,81 poin atau mengalami penurunan 0,27 persen dibanding bulan November di tahun yang sama.

Di mana seperti diketahui, keseimbangan NTP adalah 100. Jika NTP berada di atas angka 100, maka petani petani memperoleh keuntungan. Namun jika NTP masih di bawah 100, maka petani masih merugi karena hasil penjualan hasil pertanian belum bisa menutupi biaya produksi.

Menurutnya, sosok pemimpin yang dibutuhkan Provinsi Kaltim saat ini adalah pemimpin yang tak lagi memprioritaskan PAD dari eksploitasi SDA yang tak bisa diperbaharui, tapi sudah ke yang bisa diperbaharui, yakni bidang pertanian dalam arti luas.

Salah satu bentuk konkretnya adalah berkomitmen mengalokasikan 10 persen APBD Provinsi Kaltim ke bidang pertanian.

Bukan hanya mengalokasikan, tapi pemimpin tersebut juga harus memastikan alokasi anggaran tersebut benar-benar dijalankan secara maksimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat.

Alokasi 10 persen APBD untuk bidang pertanian menurutnya memang sudah sempat ada di masa pemerintahan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Namun sayangnya, berdasarkan pengamatan, rata-rata anggaran yang bisa terserap hanya maksimal 5 persen saja.

Baca juga:

Terombang-ambing Lima Hari di Lautan, Kedatangan Zakaria dan Martin Disambut Isak Tangis Keluarga

Persija Juara Piala Presiden 2018, Ismed Sofyan dan Bambang Pamungkas Tepis Prediksi Bang Pon

Warga Tantang Pasangan Calon Bisa Menjamin Jaringan Internet Tak Lelet Lagi

Penyebabnya, antara lain dukungan untuk bidang pertanian ini memang masih setengah-setengah. Dan juga, pembangunan bidang pertanian yang dilakukan masih kurang menyentuh terhadap akar permasalahan yang sebenarnya dihadapi petani.

"Dinas-dinasnya itu nggak bisa menghabiskan (anggaran). Makanya, membuat program itu jangan dari atas ke bawah. Menyerap aspirasinya kurang. Membuat program langsung dari mereka," ujarnya.

Bukan hanya itu, pemimpin Kaltim nantinya harus seorang yang bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi petani saat ini, utamanya di bidang pemasaran hasil-hasil pertanian.

Jadi, kata dia, bantuan pemerintah bukan hanya di sisi hulu tapi juga di sisi hilir. Pendistribusian pupuk-pupuk siubsidi harus benar-benar dipastikan tepat waktu dan tepat sasaran.

"Pupuk bersubsidi itu masih saja digunakan pihak-pihak lain dan tak tepat waktu. Karena, tanaman itu kalau waktu dipupuk yang harus dipupuk. Nggak bisa ditunda-tunda," ujarnya. (*)