Breaking News:

Sanksi Ngeri bagi PNS bila Ketahuan Beri Like Sosmed hingga Foto Bareng Paslon

Dalam edaran tersebut tertulis jika PNS terbukti melanggar maka akan diberikan sanksi administratif dan atau sanksi hukuman disiplin

Editor: Ahmad Bayasut
Priyombodo
Ilustrasi Pemilu 

TRIBUNKALTIM.CO - Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan himbauan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melanggar tujuh larangan selama Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Dilansir TribunWow.com, melalui akun Instagram @fadjroelrachman
yang menyebarkan edaran dari Bawaslu, Selasa (20/2/2018).

Dalam edaran tersebut tertulis jika PNS harus menjaa netralitas selama tahun politik menginggat akan digelarnya pemilu legislatif maupun pemilihian presiden.

Tertulis dalam edaran itu, tertulis dasar hukumnya antara lain a UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 10 tahun 2016, PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2004, dan Surat MenPANRB.

Inilah 7 larangan ONS di tahun politik.

1. ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah.

2. Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.

3. Dilarang mendekati Parpol terkait dengan pungusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.

4. Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial.

5. Dilarang menjadi pembicara pada pertemuan Parpol.

Halaman
12
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved