Breaking News:

Teken Surat Dukungan Kutai Pesisir, Plt Bupati Kukar Siap Kawal Proses Pemekaran

Pelaksanaan Tugas Bupati Kukar Edi Damansyah mendukung pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir yang meliputi 5 kecamatan

Penulis: Rahmad Taufik | Editor: Sumarsono
TRIBUN KALTIM / GEAFRY NECOLSEN
Para pelajar di wilayah pesisir masih kesulitan mendapat fasilitas angkutan pelajar. Sementara angkutan umum juga tidak ada. Alternatifnya menumpang kendaraan-kendaraan dengan bak terbuka seperti ini. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pelaksanaan Tugas Bupati Kukar Edi Damansyah mendukung pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir yang meliputi 5 kecamatan, yakni Muara Jawa, Samboja, Loa Janan, Sangasanga, dan Anggana. Dia bakal mengawal proses pemekaran Kutai Pesisir. Dukungan ini dituangkan dalam surat resmi tertanggal 14 Februari 2018.

Edi mengemukakan, wacana pemekaran ini sudah bergulir sejak 2000-2001. "Setiap ada momen agenda politik selalu muncul aspirasi seperti ini. Saya melihat masalah ini dijadikan mainan politik, walaupun kita paham pemekaran wilayah adalah proses politik, saya tidak rela kalau ini dijadikan mainan politik. Ini bagian yang harus kita kawal bersama," kata Edi saat menerima Tim Sukses Pemekaran Kutai Pesisir, tokoh masyarakat, camat dan warga pesisir di Ruang Serbaguna Kantor Bupati, Senin (19/2).

Ia menegaskan, pada prinsipnya Pemkab Kukar mendukung terbentuknya Kutai Pesisir sepanjang prosesnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pasal 33 dan 34.

Baca: Wacana Pembentukan Kutai Pesisir, Semua Paslon Kompak Mendukung

Sebagai birokrat, ia mengaku sangat paham manajemen pemerintahan, bagaimana mengatur pemerintahan di Kukar dengan kondisi wilayah geografis yang luas, keragaman kultur. "Saya berpikir bagaimana Kukar ditata dengan baik ke depannya, memang salah satu solusinya pemekaran," tuturnya.

Ditanya tidak rugi melepas 5 kecamatan pesisir yang memiliki potensi migas yang melimpah, Edi menegaskan pemekaran ini juga dalam upaya menyejahterakan masyarakat. "Ini kan masih jadi kesatuan. Kita berikan dukungan ini untuk kemajuan Kukar, niatnya bagaimana menyejahterakan masyarakat melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat," ujar Edi.

Sebelumnya, Bupati Nonaktif Rita Widyasari selalu bersikukuh tidak ingin melepas Kutai Pesisir dengan alasan Kukar masih minim infrastruktur terutama di kawasan hulu mahakam. Paling tidak, kata Rita, hasil sumber daya alam yang dipunyai kawasan pesisir bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah hulu mahakam.

Baca: Kisah Isran Noor Hadapi Gugatan Churchill Rp 26, 8 Triliun, Sempat tak Bisa Tidur

"Saat ini Kukar masih bergantung pada sektor migas yang berada di wilayah pesisir. Bahkan, 83 persen pendapatan Kukar tergantung pada sektor migas," ucap Rita.

Sekadar diketahui, DPRD Kukar telah merekomendasikan pemekaran Kutai Pesisir dalam Rapat Paripurna 2007 silam. Bahkan, DPRD belum mencabut rekomendasi yang telah disepakati itu. Berdasarkan kajian dari Universitas Padjajaran, Bandung, Kutai Pesisir dianggap layak untuk dimekarkan. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved