DPR Percepat Penyusunan Rancangan Undang Undang Migas

Kita tidak usah memikirkan teknis kerja BUK seperti apa, yang pasti teknis di dalam draft sudah ada dan dibuat sesederhana mungkin

DPR Percepat Penyusunan Rancangan Undang Undang Migas
samir paturussi/ tribun kaltim
Palabuhan untuk komoditi migas dan sawit Benuo Taka diharapkan bisa memberikan kontribusi pemasukan asli daerah (PAD), sampai Agustus 2017 baru menyetor Rp2,4 miliar dari target Rp 10 miliar. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupaya mempercepat penyusunan revisi Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas (Migas).

“Revisi UU Migas memang masih menjadi utang bagi anggota DPR periode 2014-2019. Tentu kami akan berupaya maksimal untuk bisa meloloskannya sebagai undang-undang migas baru,” kata Satya W Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (28/2/2018)

Namun, penyusunan UU Migas sampai saat ini masih terkandala soal pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Alhasil, belum ada penjelasan detil tentang skema kerja dan bentuk BUK Migas.

“Kita tidak usah memikirkan teknis kerja BUK seperti apa, yang pasti teknis di dalam draft sudah ada dan dibuat sesederhana mungkin menjadi Holding Migas. Intinya dengan kelembagaan ini akan lebih efisien dan memudahkan orang untuk berinvestasi,” jelas Satya.

Nah, untuk mempercepat dan memperjelas skema tersebut akan ada pertemuan lanjutan dengan Komisi VI, Komisi VII dan Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Seperti diketahui, masih ada pembahasan alot antara Komisi VII dan Komisi VI mengenai lembaga tersebut.

Dalam hal ini, Komisi VII mengkonsepkan BUK untuk mengintegrasikan sektor hulu di antaranya SKK Migas dan BPS yang fungsinya tetap sama.

Sementara konsep dari Komisi VI, induk usaha (holding) merupakan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor migas. (*)

Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved