Penyebaran Hoax Sengaja Dimunculkan Memecah Belah Bangsa

Laporan Wartawan Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO BALIKPAPAN - Masyarakat zaman sekarang dalam menggunakan media sosial seperti Facebook atau Twitter jangan langsung percaya dengan muatan informasi yang diunggahnya.

Informasi yang menyebar di media sosial belum bisa dijamin kebenarannya.

Hal itu dinyatakan tegas oleh Fajri Al Farobi Ketua GP Anshor Kalimantan Timur saat dalam kegiatan diskusi bertema Memperokoh NKRI dan Pancasila dari Ancaman Ekstrimisme dan Radikalisme di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan pada Kamis (1/3/2018) siang.

Kegiatan diskusi tersebut dipandu jurnalis senior Tribunkaltim, Priyo Suwarno, dan dihadiri juga beberapa narasumber berkompeten dibidangnya, seperti ada Hakimin Kepala Kantor Kemenag Balikpapan, I Ketut Astana Kepala Kesbangpol Balikpapan, dan KH Muhammad Mukhlasin.

Baca: Ogah Kecewa Dua Kali, Rizal Effendi tak Mau Grusa-grusu Langsung Bilang Yes!

Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar masyarakat Indonesia termasuk warga yang ada di Kota Balikpapan memiliki akun media sosial.

Setiap yang memiliki media sosial tentu saja akan mendapat kabar berbagai hal.

Banjir informasi bahkan tidak bisa dibendung.

Kadang informasi yang disampaikan bukan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Baca: 2030, Jakarta Akan Tenggelam! Ini Video Berisi Fakta-fakta yang Diunggah Najwa Shihab

Informasi yang tersampaikan bisa dianggap menyesatkan, memperpecah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan media sosial menjadi kepentingan untuk sebarkan aksi radikalisme," ujarnya.

Semestinya, kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk hal yang positif, memperkaya pengetahuan, memajukan peradaban, bukan sebaliknya membuat gaduh yang berujung meresahkan masyarakat.

Baca: BREAKING NEWS - Warga Daksa Geger, Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri!

Seperti halnya, masyarakat Balikpapan tetap tidak terpancing apa yang bersumber dari media sosial.

Balikpapan daerah yang Madinatul Iman jangan sampai tercoreng.

"Isu-isu disebarkan yang bermuatan teror. Aksi ekstrimisme yang menghancurkan. Semua isu hanya berita bohong. Akal sehat kita harus tetap dipasang," ungkapnya.

Pendapat lainnya, I Ketut Astana Kepala Kesbangpol Balikpapan, reformasi menumbuhkan bibit bibit kebebasan yang kemudian berkembang menjadi bebas tanpa rem.

Baca: Biasa Tidur di Kamar Mewah Berlapis Emas, Begini Kondisi Roro Fitria Hidup di Penjara

Kebebasan menjadi kebablasan.

"Sampai kemudian muncul paham paham yang dianggap tidak biasa. Pemahaman yang cenderung pada ekstrimisme dan radikalisme," ujarnya.

Apalagi sekarang muncul kekhawatiran dikalangan anak muda terpengaruh akan paham yang membahayakan kehidupan berbangsa yang bercorak ragam.

Bahkan pernah ada survei muncul guru dan murid menyatakan ragu akan keberadaan ideologi Indonesia bernama Pancasila.

"Untung saja kita ada ormas Banser yang bagian daru NU yang terus memperjuangkan memperkuat NKRI dan Pancasila,'' ungkapnya.

Sisi pandangan Hakimin, Kemenag Balikpapan, perdebatan khalifah tidak perlu lagi diperpanjang.

Indonesia sudah bersepakat dalam membangun negara yang berpayung pada Pancasila.

Kata dia, kandungan Pancasila pun tidak meninggalkan nilai-nilai agama, tidak ada alasan Pancasila itu bertentangan dengan agama.

"Organisasi NU sudah kita kenal yang mengawal NKRI. Organisasi ini juga memiliki Banser yang mengawal ulama dan mubaligh yang membumikan Islam yang rahmatan lil alamin," tuturnya.

Menurut dia, masyarakat Indonesia sudah berkarakter ragam dari berbagai suku, agama, dan ras.

"Kalau warga Indonesia sudah lahir di tengah perberbedaan. Sudah biasa hidup dalam keragaman tidak bisa lagi dipecah belah walau ragam," tutur Hakimin.

Di acara diskusi ini juga dihadiri Syaiful Bahri, Assiten Satu Sekretariat Pemko Balikpapan yang mewakili Walikota.

Katanya, sekarang merebak opini mengenai khilafah negara islam.

"Muncul istilah khilafah di tengah masyarat muncul perdebatan. Satu sama lain saling paling benar. Repot saja kalau bersebat panjang. Nanti akan memunculkan radikalisme ekstrimisme. Harus kita waspadai," tegasnya. (*)