Breaking News:

Bukan Hanya Kutai Pesisir, Kutai Utara Juga Mendesak untuk Dimekarkan

Sayangnya, meski sudah mengantongi rekomendasi Gubernur, pemekaran Kutai Utara belum terwujud.

Penulis: Rafan Dwinanto | Editor: Kholish Chered
IST
Rusmadi bersama operator exavator dari perusahaan HTI melihat jalan berlumpur yang dilapis kayu agar tidak amblas. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemekaran wilayah dibeberapa kabupaten di Kaltim, jadi jualan kampanye para pasangan calon. Terutama, pemekaran Daerah Otonomoi Baru (DOB) Kutai Pesisir dari kabupaten induk Kutai Kartanegara.

Namun tak banyak yang memerhatikan progres pemekaran di sejumlah kabupaten lainnya.

Kabupaten Kutai Timur misalnya, yang masyarakatnya menginginkan pemekaran delapan kecamatan menjadi Kutai Utara.

Pemekaran delapan kecamatan di Kabupaten Kutai Timur menjadi Kabupaten Kutai Utara turut menjadi prioritas Calon Gubernur Kaltim, Rusmadi Wongso. 

Rusmadi mengungkapkan, pemekaran tersebut sudah disampaikannya saat bertatap muka dengan masyarakat Kecamatan Muara Bengkal, beberapa waktu lalu.

“Karena pemerintah tidak mungkin memberi pelayanan masyarakat yang baik dan membangun infrastruktur yang baik, dengan daerahnya yang jauh dari ibukota Kabupaten. Maka itu, masalah pokoknya, yakni pemekaran wilayah Kutai Utara, harus diselesaikan," ujar Rusmadi, Sabtu (3/3/2018).

Sekadar informasi, Kecamatan yang jauh dari ibukota Kabupaten Kutai Timur, yakni Sangatta yaitu Muara Wahau, Kongbeng, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Long Mesangat, Busang, Telen, dan Batu Ampar.

Rusmadi menilai daerah ini potensial dimekarkan untuk menjadi Kabupaten sendiri. 

"Masyarakat Muara Bengkal sangat jauh urusan KTP menempuh jarak ratusan kilometer ke Kabupaten. Ini sangat menyulitkan. Begitu juga pelayanan pendidikan dan kesehatan akhirnya sulit berkembang, sehingga wajar masih ada anak putus sekolah," kata Rusmadi. 

Saat masih aktif sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Rusmadi sangat getol mendorong Gubernur untuk menerbitkan rekomendasi mengenai pemekaran Kutai Utara.

“Saya ingat betul, saat itu saya memfasilitasi tokoh-tokoh pemekaran Kutai Utara bertemu dengan Gubernur. Dan setelah pertemuan itu, saya minta staf untuk mengejar rekomendasi Gubernur. Dan hasilnya, dua hari setelah pertemuan, rekomendasi pemekaran itu terbit,” ungkap Rusmadi.

Sayangnya, meski sudah mengantongi rekomendasi Gubernur, pemekaran Kutai Utara belum terwujud. Lantaran pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah.

“Untuk kepentingan rakyat, saya tidak main-main. Jika itu aspirasi masyarakat, maka harus diwujudkan. Makanya, meski moratorium pemekaran belum dicabut, kita tidak boleh patah semangat untuk berjuang,” ujar Rusmadi. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved