Soal Daerah Otonomi Baru di Kaltim, Ini Pendapat Anggota DPR RI Hetifah

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian menggelar media gathering dengan para jusnalis di Kota Samarinda di Bangi Kopi, Jalan Diponegoro.

Soal Daerah Otonomi Baru di Kaltim, Ini Pendapat Anggota DPR RI Hetifah
DOK
Hetifah, Anggota DPR RI 

SAMARINDA, TRIBUN - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian menggelar media gathering dengan para jusnalis di Kota Samarinda di Bangi Kopi, Jalan Diponegoro, Minggu (4/3). Dalam kesempatan tersebut, Hetifah didampingi politisi Partai Golkar, M Djailaini.

Berbagai hal berkembang dalam pertemuan yang berlangsung cair tersebut, diantaranya terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltim, Peringatan Hari Perempuan Tanggal 8 Maret 2018 mendatang hingga rencana menggelar "Bedah APBD Kaltim tahun 2018".

Hetifah mengatakan, kunci pembentukan DOB sebenarnya bukan di tangan Presiden, melainkan ada di Wakil Presiden sebagai ketua pembentukan DOB.

Yang berkembang di pusat saat ini, tutur Hetifah, ada banyak suara yang menyebutkan bahwa pembentukan DOB kurang efektif. Pasalnya, dalam beberapa kajian memang disimpulkan bahwa ada beberapa daerah yang sudah dimekarkan dari daerah induknya, justru tidak menjadi lebih baik. Namun, suara-suara ini tidak lantas menyimpulkan bahwa semua DOB tidak efektif.

"Memang berdasarkan kajian banyak DOB yang tidak bagus. Tapi bukan berarti semuanya tidak bagus. Ada juga yang bagus," kata Hetifah.

Berangkat dari fakta ini, kata Hetifah, Moratorium tidak benar-benar melarang adanya DO. Tapi, jelasnya, Pemerintah Pusat sebenarnya ingin lebih atau bahkan sangat selektif dalam mengeluarkan kebijakan terkait DOB. Untuk itu, yang harus dipikirkan adalah bagaimana memberikan keyakinan kepada Pemerintah Pusat, bahwa DOB ini memang benar-benar diperlukan dan akan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Dan perlu diingat juga, kata dia, persetujuan DOB bukan semata atas pertimbangan-pertimbangan politis. Pertimbangan DOB, juga didasarkan pada data dan kecermatan perhitungan. Apalagi, pembentukan DOB ini juga akan berkaitan dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN.

"Jadi pengambilan keputusan itu bukan berdasarkan kepentingan politis. Tapi juga berbasis data," ujarnya.

Sementara itu, tentang Hari Perempuan, Hetifah menyebut bahwa di Kaltim, keberpihakan kepada kaum perempuan belum sepenuhnya bisa direalisasikan dengan baik. Faktanya, angka kematian ibu masih tinggi, dan kesempatan memperoleh pendidikan yang masih belum merata.

"Masih banyak perempuan yang buta huruf. Itu masih di bidang pendidikan dan kesehatan saja, lho, Belum soal lapangan kerja dan aksesnya," ujarnya.

Dan yang tak kalah mencolok di bidang ketenagakerjaan adalah terkait pemberian upah. Saat ini, jelasnya, dengan beban kerja yang sama dengan pria, ada beberapa pekerja perempuan yang justru mendapat penghasilan yang lebih kecil. Di satu sisi, kata dia, pemberi kerja seolah-olah sudah memberikan kesempatan untuk bekerja, tapi dilain sisi, hak-hak yang harus diterima masih menunjukkan adanya diskriminasi. Perwujudan 'stop diskriminasi perempuan' secara total ini menurutnya memang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dituntaskan.

"Beban kerjanya sama dengan pria tapi gajinya lebih rendah. Jadi seolah-olah ada diskriminasi terselubung.

Hetifah juga berencana menggelar diskusi yang tema besarnya membedah APBD Provinsi Kaltim tahun 2018, khususnya anggaran yang bersumber dari APBN. Hetifah sendiri akan mulai mengumpulkan data seputar dana APBN yang sudah digelontorkan ke Kaltim. Salah satu tujuan diskusi ini, kata Hetifah, untuk menilai apakah peruntukan anggaran memang sudah sesuai kebutuhan masyarakat. Dan lebih jauh, untuk merumuskan aturan-aturan khususnya terkait penggunaan anggaran APBN yang penggunaannya terbatas, khususnya yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Karena banyak anggaran itu yang menjadi silpa. Seperti DBH reboisasi di Berau. Itu ada Rp.600 miliar nggak terpakai, kan aneh," ujarnya. (dep)

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved