Soal Dugaan Aliran Dana e-KTP kepada Pramono dan Puan, KPK Diminta Dalami Keterangan Setnov

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendalami dugaan keterlibatan dua politisi PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam proyek e-KTP.

Hal itu Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Yenti Garnasih kepada Tribunnews.com, Jumat (23/3/2018).

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin, Kamis (22/3/2018), Novanto menyebut bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung menerima 500.000 dollar AS.

Baca: PSSI akan Bersidang, PSM dan Bhayangkara FC Siap-siap Terima Sanksi, tak Lepas Pemainnya ke Timnas

Baca: Korban PHK lalu Jadi Kuli Bangunan, Sekarang Jadi Artis Terkenal dan Punya Deretan Mobil Mewah

Baca: Uniba Siap Sambut Ustadz Abdul Somad Besok, Begini Kata Pembina Yayasan

"Semua temuan dari persidangan tentu ditindaklanjuti oleh KPK sebagai bahan penyelidikan dan dikaitkan dengan petunjuk atau bukti yang sudah dikumpulkan atau yang akan dikembangkan," ujar mantan anggota Panitia Seleksi Komisioner KPK ini kepada Tribunnews.com, Jumat (23/3/2018).

Memang kata Yenti, tidak semua keterangan yang dimunculkan atau disampaikan akan menjadi bukti keterkaitan seseorang dengan kasus.

Tapi juga tidak serta merta keterangan yang disampaikan di persidangan dapat diabaikan begitu saja.

Baca: Zairin: Penyebab Banjir Tak Jauh-jauh dari Pembukaan Lahan

Baca: Muslimim-Mudiyat Bakal Bersaing Adu Konsep Visi dan Misi Kota Samarinda

Baca: Kisah Pilu, Ibu Tega Lempar Anaknya dari Lantai 10 Apartemen, setelah Sang Ibu Bunuh Diri

"KPK tentu tahu bagaimana cara mendalaminya," dia menyakini.

Memang Pramono dan Puan tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi e-KTP yang disusun jaksa KPK dalam dakwaan. Keduanya juga belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Namun meskipun dalam surat dakwaan tidak ada nama tertentu, imbuhnya, bukan berarti tidak akan muncul nama baru.

Baca: Hari Ini IPAM Batu Ampar Stop Produksi, Ini Daerah Mengalami Ganguan Distribusi Air

Baca: Kesan Pangdam VI Mulawarman Mayjen Subiyanto: Saya Dua Kali Sertijab dengan Mayjen Sonhaji

Baca: Begini Ungkapan Perpisahan Ibra untuk Manchester United dan Para Pendukungnya

"Semua tergantung persesuaian bukti yang ada apakah keterangan saksi atau munculnya bukti lain seperti adanya bukti aliran dana atau ada saksi lain yang menguatkan keterangan Setnov," jelasnya.

Lebih lanjut menurutnya, biarkan hukum berjalan dan bergulir sesuai dengan bukti yang ada. Termasuk kalau ada fakta-fakta baru yang muncul di pengadilan harus didalami .

"Tuntaskan kasus e-KTP dan jerat semua yang menerima aliran dana korupsi tersebut," tegasnya.

Baca: Rekam Aksi Menari di Kokpit Saat Penerbangan Lintas Negara, Dua Pilot Bakal Ditindak

Baca: Kontrak Zlatan Ibrahimovic Diakhiri, Begini Cara Paul Pogba Sampaikan Perpisahan pada The Lion

Baca: Astaga! Bayi Usia 3 Bulan Kejatuhan Buah Apel dari Lantai 24 Apartemen, Nasibnya Kini Memilukan

Sementara itu PDI Perjuangan mencermati seluruh pernyataan Made Oka Masagung baik di BAP maupun di persidangan.

Dari situ PDI Perjuangan menilai bahwa Oka Masaung tidak pernah sekalipun menyebutkan nama sebagaimana disampaikan oleh Setya Novanto.

“Kami paham Pak Setnov dalam situasi tertekan dan berupaya menjadi justice collaborator. Tampilan psikologis orang seperti ini adalah mencoba menampilkan bahwa dirinya bukan designer.

Baca: Uang 2 Ribuan Mirip Banget dengan 20 Ribuan, Wanita Lansia Jadi Korban karena Salah Beri Kembalian

Baca: Ombudsman Turunkan Tim Investigasi soal Oknum Perawat RSUD Beriman Versus Pasien

Baca: Dari 7 Varian, Ini Dia Warna Yaris Baru yang Paling Sulit Dicari

Apa yang disampaikan Pak Setnov menurut KUHAP, masuk kategori testimonium de auditu. Jadi sangat lemah dan lebih sebagai sensasi politik demi keringanan hukuman," ujar Trimedya Panjaitan, Ketua Hukum DPP PDI Perjuangan, melalui keterangannya, Jumat (23/3/2018).

Trimedya juga mengatakan pokok materi persidangan harus melihat Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan para saksi di pengadilan.

Baca: Pria Ini Dulu Ikut Ajang Be A Man dan Jadi Pemenang, Kini Eksis dengan Penampilan Macho!

Baca: Heboh Pidato Indonesia Bubar Tahun 2030, Inilah Ringkasan Novel Ghost Fleet yang Dikutip Prabowo

Baca: Ketua Umum Muhammadiyah dan PBNU Bertemu, Ini Lima Butir Pernyataan Sikap Kedua Ormas

Ia menyebut dalam BAP Nazaruddin tanggal 22 Oktober 13 sangat tegas bahwa asal mulai kebijakan tsb adalah dari 2 menteri KIB berinisial GM dan SS.

Kemudian, BAP pada tanggal 17 Februari 2017 Nazaruddin menyatakan pertemuan dirinya bersama Anas Urbaningrum dengan Setua Novanto dan Andi Narogong yang mengatur kesepakatan pembagian fee termasuk yang diberikan ke GM. (Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Diminta Dalami Keterangan Setnov Soal Dugaan Aliran e-KTP Kepada Puan dan Pramono, http://www.tribunnews.com/internasional/2018/03/23/kpk-diminta-dalami-keterangan-setnov-soal-dugaan-aliran-e-ktp-kepada-puan-dan-pramono?page=all.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi