Gaji Turun, Guru Honorer Kaltim Mengadu ke BPK RI

Imbas turunnya gaji pegawai dan guru honor 2018/2018, honorer mencari tahu kejelasan terkait turunnya gaji tersebut.

Gaji Turun, Guru Honorer Kaltim Mengadu ke BPK RI
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Demo guru honorer di Balai Kota Samarinda. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Imbas turunnya gaji pegawai dan guru honor tahun ajaran 2018/2018, honorer yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian terus mencari tahu kejelasan terkait turunnya gaji tersebut.

Diketahui, tahun ajaran sebelumnya, honorer di sekolah negeri, dapatkan gaji RP 1,5 juta per bulannya. Besaran ini merata baik untuk honorer lulusan S1 ataupun D1, D2, dan D3/ Namun, di tahun ajaran 2018, berdasarkan SK yang ditandatangani Kadisdik Kaltim, besaran honorer mengalami pengurangan, khusunya untuk lulusan D1 hingga D3 yang menjadi Rp 1,3-1,4 juta/ bulan.

"Dari informasi yang kami terima, adanya pemotongan gaji ini, karena Disdik mengikuti saran dari BPK RI. Disdik menyebut bahwa itu bukanlah pemotongan, tetapi penyesuaian, karena adanya perbedaan tingkat pendidikan," ucap Wahyudin, Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian, Senin (26/3).

Baca: Kaltim Ajukan 1.937 Kuota CPNS 2018, Ini Formasi Paling Dibutuhkan

Untuk hal itu, pihaknya juga sudah menyurati BPK untuk mengagendakan janji temu membahas persoalan itu.

"Surat audiensi sudah kami sampaikan ke BPK RI. Kami rencanakan untuk bisa bertemu pada 28 Maret mendatang. Mudah-mudahan hal ini bisa diselesaikan," ucapnya.

Selain itu, sampai saat ini masih bingung perihal belum adanya surat perpanjangan kontrak untuk pegawai honorer. Pasalnya, dalam kontrak kerja 2017 lalu, masa kerja sesuai kontrak hanyalah hingga Desember 2017. Sementara, saat ini sudah masuk ke ketiga 2018.

"Surat perpanjangan kontrak juga masih kami tunggu. Ini sekaligus menimbulkan kebingungan. Mengapa gaji sudah turun, sementara surat kontrak kerja kami yang baru belum diterima sama sekali," ucapnya.

Baca: Ngenes. . . Guru Honor S2 Digaji Rp 1,5 Juta, Kalah Dibanding Buruh!

Sementara, Sekretaris Disdik Kaltim Sudirman menyadari adanya permintaan Wahyudin, Ketua Forum Honorer, yang ingin menyamakan penghasilan honorer per bulan, menyamai UMP Kaltim di angka Rp 2,5 jutaan. Termasuk juga kebingungan karena adanya pengurangan gaji untuk lulusan D1, hingga D3 tersebut.

"Saya paham keinginan Wahyudin. Namanya juga Ketua, dia pasti didesak oleh anggotanya. Tetapi kan ada perbedaan. Guru itu maksimal pengajarannya 40 jam seminggu. Sementara, pekerja kan bisa sampai 44 jam. Mereka stand by. Itu bedanya. Kedua, kalau guru di negeri itu, setelah mengajar kan mereka bisa dapat penghasilan yang lain. Misalnya, mengelola perpustakaan di sekolah," ucapnya. (*)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved