Temukan ASN Lakukan Pungli, Segera Lapor ke Instansi Ini

Sanusi mengungkapkan, apabila ada masyarakat yang menemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum ASN Pemprov Kaltara

Temukan ASN Lakukan Pungli, Segera Lapor ke Instansi Ini
Tribun Kaltim/Junisah
Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kaltara Sanusi mewakili Gubenur Kaltara memukul gong sebagai tanda dimulainya sosialisai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Saber Pungli, Selasa (27/3/2018) di Swissbel Hotel Tarakan. 

TRIBUNKALTIM.CO - Dalam memberantas pungutan liar (pungli), Pemprov Kaltara telah memiliki komitmen dan kontrak kerja terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan publik di Provinsi Kaltara.

“ Kita sudah ada kontrak kerja dan komitmen. Kalau terbukti melakukan pungli, maka OPD tersebut diberikan tindakan dan sanksi,” tegas Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kaltara Sanusi, usai membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, di Balroom Hotel Swissbel, Selasa (27/3/2018).

Baca: Heboh! Unggah 2 Video, Kali Ini Arseto Pariadji Ngaku Akan Disembelih Pendukung Jokowi

Sanusi mengungkapkan, apabila ada masyarakat yang menemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum ASN Pemprov Kaltara, dapat langsung melaporkan pihaknya khususnya kepada Inspektorat. “Setahu saya call center laporan pungli itu ada, cuman saya agak lupa berapa nomornya,” katanya.

Menurut Sanusi, selama Presiden Joko Widido menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Saber Pungli, belum pernah ditemukan adanya oknum PNS Pemprov Kaltara yang melakukan tindakan pungli.

“Sampai saat ini setahu saya belum ada ditemukan ASN Pemprov Kaltara yang melakukan pungli. Sebab kita ini selalu mengingatkan kepada ASN Pemprov Kaltara dan juga punya komitmen. Kalau terbukti pungli dan ketangkap tentunya ada resiko yang didapatkan ASN bersangkutan,” ujarnya.

Baca: Reaksi Mengejutkan Zaskia Gotik Saat Satu Panggung dengan Vicky Prasetyo, Mantan Terindah?

Meskipun tidak ditemukan ada oknum ASN Pemprov Kaltara yang melakukan pungli, namun Sanusi mengaku, bahwa ada laporan dari inspektorat yang menyatakan, sempat ditemukan laporan yang tidak berdasar  atau tidak memiliki bukti.

“Waktu itu ada yang sempat juga melapor ke inspektorat. Namun setelah ditindaklanjuti dan dicek, ternyata bukan pungli, tapi berkaitan dengan retribusi. Tentunya retribusi ini sudah diatur dan ada bukti retribusinya, sehingga permasalahan ini tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Sanusi menambahkan, agar tidak timbul salah persepsi di masyarakat, pihaknya telah meminta kepada OPD yang langsung  memberikan pelayanan publik untuk mengumumkan daftar tarif retribusi yang telah diatur dan ada dasarnya.

Baca: Nah Loh, Jokowi Buka-bukaan, CPNS yang Diterima Kebanyakan Jomblo

“Untuk OPD di lingkungan Pemprov Kaltara itu sudah kami sampikan agar ada pengumuman tarif retribusi supaya dapat diketahui masyarakat. Misalnya di kantor perizinan itu sudah ada pengumuman, begitupula di kantor samsat sudah ditulis besaran retribusinya,” ucapnya.

Penulis: Junisah
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved