Dr Bernaulus Saragih Jadi Saksi Ahli

Sidang Yudicial Review, BUMN Jadi Penyebab Kemiskinan pada Masyarakat di Sekitar Lokasi Usaha

Dr Bernaulus Saragih, MsC, PhD dosen di Universitas Mulawarman, Samarinda tampil sebagai saksi ahli sidang permohonan yudicial review UU BUMN.

Sidang Yudicial Review, BUMN Jadi Penyebab Kemiskinan pada Masyarakat di Sekitar Lokasi Usaha
istimewa
Dr Bernaulus Saragih, MSc, PhD diwawancara oleh kru televisi, usai memberikan kesaksian sebagai saksi ahli dalam sidang permohonan yudicial review UU BUMN, di Jakarta, Rabu (18/4). 

JAKARTA-- Ada yang salah dalam pengelolaan BUMN, apakah karena pengawasan perusahaan begitu yang lemah, sehingga mendorong perusahaan milik negara di negeri ini cenderung eksploitatif dan kurang bersahabat dengan pembangunan berkelanjutan.

"Pengelolaan BUMN Indonesia terhadap sumber daya alam kita sangat eksploitatif dan short term-oriented," kata saksi ahli Bernaulus Saragih dari Universitas Mulawarman, Samarinda Kaltim, ketika tampil memberikan kesaksian judicial review UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Rabu (19/4/2018) di Pengadilan Yudicial Review, Jakarta.

Gugatan terhadap UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN diajukan oleh AM Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakari dan didukung penuh oleh Persatuan Purnawirawan Angkiatan Darat (PPAD).

Sidang gugatan menghadirkan para saksi ahli dari pihak pemohon dihadiri oleh kedua pemohon, kuasa hukum pemohon Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN), kuasa hukum pemerintah dan juga saksi ahli lain Prof DR Koerniatmanto SH, MH dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dr Bernaulus Saragih, MSc, Phd dosen Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim tampil sebagai saksi ahli dalam sidang permohonan yuicial review UU tentang BUMN, di Jakarta, Rabu (18/4).
Dr Bernaulus Saragih, MSc, Phd dosen Universitas Mulawarman, Samarinda, Kaltim tampil sebagai saksi ahli dalam sidang permohonan yuicial review UU tentang BUMN, di Jakarta, Rabu (18/4). (istimewa)

TAKEN terdiri dari Dr Iur Liona N. Supriatna, M.Hum, Hermawi Taslim, S.H., Daniel T. Masiku, S.H., Sandra Nangoy, S.H., M.H., Benny Sabdo Nugroho, S.H., M.H, Retas Daeng, S.H, Alvin Widanto Pratomo, S.H. dan Bonifasius Falakhi, S.H.

Menurut Bernaulus Saragih, Eksploitatif dan Short Term-Oriented berbagai fihak dikategorikan sebagai penghisap kekayaan alam tanpa banyak memberi dampak positif karena peran dan fungsi maupun kontribusi BUMN belum banyak dirasakan rakyat.

Peran BUMN yang tidak maksimal ini, diungkapan para Bupati maupun Ketua DPRD daerah pengolah migas dalam diskusi panel Forum Daerah Pengolah Migas (FDPM) di Balikpapan tanggal 12 April 2018 lalu.

Ketidakpuasan yang sama juga diungkapkan oleh daerah-daerah penghasil migas yang berjumlah 17 provinsi di Indonesia yang menyatakan bahwa kontribusi dunia migas dan BUMN nya terhadap daerah penghasil sangat tidak maksimal.

Dalam rapat kerjanya di Balikpapan tanggal 12 April 2018, Bernaulus menceritakan, dihasilkan beberapa kesepakatan untuk ditindaklanjuti yakni;

1. Daerah Pengolah Migas (DPM) harus mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih besar dari migas mengingat resiko lingkungan yang sangat besar bagi daerah dan masyarakat pengolah. Hal ini mengingat semakin tingginya frekwensi terjadinya bencana tumpahan minyak maupun kerusakan lingkungan didaerah pengolah akibat pencemaran maupun kebocoran serta limbah migas. Sebagai tindak lanjut, FDPM menuntut Pemerintah Pusat agar memasukkan nomenklatur “daerah pengolah” dalam formulasi distribusi DBH migas dimana selama ini belum diakomodir atau dimasukkan sebagai fihak yang memperoleh DBH.

Halaman
1234
Penulis: Priyo Suwarno
Editor: Priyo Suwarno
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved