Kalsel Dinilai Provinsi Terendah Indeks Kualitas Lingkungan Hidupnya

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO BALIKPAPAN - Kualitas lingkungan hidup di wilayah Kalimantan masih menunjukan kurang memuaskan, dianggap masih di bawah target yang diharapkan.

Hal ini diungkapkan, Ir Hudoyo, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bidang Energi kepada Tribunkaltim di Hotel Novotel Balikpapan pada Rabu (2/5/2018) siang.

Ia menjelaskan, tolak ukur kualitas lingkungan hidup Kalimantan melalui pendekatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Baca: Fakta di Balik Tanggal 2 Mei Ditetapkan Sebagai Hari Pendidikan Nasional

"Tren yang dihasilkan kurang memuaskan," kata Hudoyo usai membuka rapat kerja Ekoregion Kalimantan bertema Sinergisitas Multipihak Menuju Pembangunan Berkelanjutan.

Nilai IKLH menjadi satu sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 sampai tahun 2019.

Menurut dia, hasilnya, nilai IKLH secara nasional ditargetkan berada pada rentang 66,5 sampai 66,8 di tahun 2019.

Sementara untuk Ekoregion Kalimantan diperlukan perubahan atau penataan secara bertahap.

Nilai rata-rata IKLH Ekoregion Kalimantan di tahun 2016 berada di kisaran 69,29 dengan nilai tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang mencapai 82,16 dan terendah berada di Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 54,73.

Karena itu, tegas dia, perlu upaya terpadu dan langkah nyata dalam meningkatkan nilai IKLH di wilayah Ekoregion Kalimantan.

"Demi wijudkan lingkungan yang sehat bagi kehidupan," tutur Hudoyo, yang mengenakan kemeja corak batik.

Baca: Bupati Yusran : Pejabat jadi Timses, Paling Ingin jadi Sekda

Garis besar perjuangan menuju kelestarian Kalimantan, Hudoyo mengimbau, dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan hidup ekonomi mesti tetap ikuti nilai kelestarian, alam jangan dikorbankan banyak.

Selain itu, semua pihak, pemerintah, kalangan swasta, masyarakat lokal ikut berupaya melestarikan keseimbangan ekosistem.

"Keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Baca: Driver Ojol Ini Kaget, Begitu Menyadari yang Diboncengnya Bos Gojek. Langsung Grogi Habis

Dia menambahkan, di dalam Rencana Aksi Nasional tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai pelengkap dari pembangunan sosial, ekonomi, hukum dan tata kelola.

"Konsep pembangunan berkelanjutan, kunci utamanya terjaga kualitas lingkungan hidup berkelanjutan," tegas Hudoyo

Pemanfaatan Alam Kalimantan Dianggap Berbahaya

Kalimantan merupakan tulang punggung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan nasional maupun dunia global. Namun pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalimantan belum dianggap berwawasan pelestarian.

Hal ini disampaikan, Ir Hudoyo, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bidang Energi kepada Tribunkaltim di Hotel Novotel Balikpapan pada Selasa (2/5/2018) siang.

Ia menjelaskan, hitungan sampai 28 persen luas sumber daya hutan Indonesia berada di daratan Pulau Kalimantan. Dan sebanyak 28 persen ekosistem gambut Indonesia juga berada di Pulau Kalimantan.

Sayangnya, pemanfaatan sumber daya alam di Ekoregion Kalimantan masih menunjukkan kurang memuaskan, cenderung tak berbasiskan kelestarian lingkungan.

"Menunjukan fenomena pemanfaatan yang belum mendukung upaya-upaya pelestarian," ungkapnya.

Indikator menurunnya upaya pelestarian alam bisa dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang menunjukan grafik menurun.

"Saya lihat datanya sejak tahun 2011 sampai ke tahun 2016 menunjukan tren menurun meskipun masih di atas indeks rata-rata skala nasional," tutur Hudoyo.

Dia ungkapkan, sejauh ini kualitas air semakin tercemar berbagai jenis limbah yang ringan sampai yang berbahaya. Kondisinya memprihatinkan seakan tak layak konsumsi.

Belum lagi terjadi deforestasi hutan Kalimantan turut memperburuk kualitas lingkungan hidup. Pasokan oksigen yang berkualitas tinggi bakal susah dicari. Dampak buruk dirasakan, ada kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin masif.

"Tutupan hutan semakin berkurang akibat degradasi hutan. Diperkirakan kurang lebih mencapai 360 hektar per tahun," ujarnya.

Sebagaimana di siguhkan dalam pemberitaan, belakangan hari ini di Kalimantan sering mengalami bencana banjir, daerah aliran sungai yang kiritis, dan kebakaran hutan yang meluas sampai membuat kerusakan parah hutan.

"Kondisi yang buruk ini tentu memerlukan upaya untuk tingkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik," tegasnya.

Hudoyo menebak, pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung eksploitatif tersebut dikhawatirkan, tidak akan selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang telah dirancang.

Seperti halnya apa yang telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 mengenai peta pembangunan berkelanjutan untuk visi tahun 2016 sampai tahun 2030.

Juga termasuk rencana aksi nasional mengenai pembangunan berkelanjutan yang diikrarkan dalam Perserikatan Bangsa Bangsa di abad 21 ini.

Karena itu, tambahnya, sumber data hutan di Pulau Kalimantan sangat strategis karena memiliki ekosistem lintas batas negara atau transboundary.

"Menjadi perhatian dunia internasional yang tertuju pada pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Pulau Kalimantan," ungkapnya.