OPINI

Quo Vadis Universitas Mulawarman?

Judul ini berupa pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang menyelidik. Menyelidik, karena ini bukanlah pertanyaan biasa

Quo Vadis Universitas Mulawarman?
TRIBUNKALTIM.CO/NEVRIANTO HADI PRASETYO
Ilustrasi. Dua mahasiswi sedang melenggang menuju fakultasnya melewatii kantor Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Unmul kini berupaya menjadikan diri sejajar dengan universitas-universitas top kelas dunia. 

Akreditasi merupakan aspek penting dalam membangun citra dan reputasi  institusi  (Program Studi) di publik sebagai kampus yang  akuntabel dan terpercaya  dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Masalah utama dari rendahnya jumlah PS Akreditasi A (hanya dua dari 90 PS) dan masih beberapa Akreditasi C dan bahkan  masih terdapat yang belum ter-Akreditasi adalah karena ketiadaan standar mutu Program Sarjana (S1),  Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi di Unmul. Membangun mutu cenderung  bersifat symptomatic, yakni  diperhatikan hanya pada saat penyusunan borang akreditasi.  Setiap PS harus berjuang sendiri-sendiri mati-matian padahal yang diperjuangkan itu adalah domain dari pimpinan universitas atau pimpinan fakultas seperti berbagai kebijakan tertulis (semestinya terdokumentasikan dengan baik),  ruang kerja dosen, prasarana dan sarana laboratorium dan lain-lain. Akibatnya,  borang akreditasi yang diisi oleh PS kurang bermutu karena berupa karangan yang tidak didukung oleh kebijakan tertulis, bukti fisik dan  dokumen yang lengkap.

Belajar dari pengalaman beberapa PT terkemuka di Indonesia, SPMI umumnya ditangani oleh Asesor BAN-PT (jika ada). Pengisian borang akreditasi di tingkat PS juga tidak terlepas dari pantauan pimpinan fakultas bahkan pimpinan universitas (termasuk Rektor). Pengisian borang akreditasi PS bahkan ada yang langsung dikendalikan oleh Rektor (tentu Rektor yang mengerti Akreditasi) sehingga memudahkan koordinasi terutama yang bertalian dengan kebijakan di tingkat universitas. Urusan bidang lain masih bisa didelegasikan kepada Warek I, II, III dan IV dan pimpinan lain di tingkat universitas,  tetapi masalah Akreditasi harus Saya tangani dengan serius karena Akreditasi merupakan roh  perguruan tinggi ini. Begitulah jawaban  salah seorang Rektor PTN termuka di pulau Jawa kepada penulis  pada saat melaksanakan asesmen lapangan (visitasi)  atas pertanyaan:  “Bagaimana Bapak Rektor mengatur waktu mengurusi borang akreditasi PS ini sementara Bapak harus menangani tugas-tugas   penting di tingkat rektorat?”. Jadi, jika penyusunan borang akreditasi  ditangani secara lebih profesional maka dalam tempo dua tahun ke depan niscaya 30-40%  PS yang akan diakreditasi akan mendapat peringkat A.

 Di era disrupsi dan  high tech   ini pendekatan pembelajaran pun  tidak berhenti pada pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Saat ini dikenal konsep  Massive Open Online Courses (MOOCs). Pembelajaran berbasis  online (daring) itu memiliki daya jangkau yang luas, melewati batas-batas fisik kampus bahkan  negara. Segenap sivitas akademika, seyogyanya telah dapat mengakses internet dengan kapasitas memadai pada empat lokasi kampus (Gunung Kelua, Pahlawan, Flores dan Banggeris). Faktanya, pada  beberapa lokasi kampus  mengalami kesulitan mengakses internet. Jikalau kapasitas yang tersedia telah memadai, maka perbaikan manajemen bandwidth perlu dilakukan.

Era disrupsi dan high tech  ini juga menuntut adanya  pengintegrasian riset  dan pengabdian pada pembelajaran serta kemanfaatannya bagi masyarakat (lokal, nasional dan internasional). Peran Unmul untuk tingkat lokal (Kaltim) saja, masih kurang menggembirakan. Beberapa institusi (negeri dan swasta) tampak lebih percaya menjalin kerja sama pada PT di Jawa walaupun mesti  mengeluarkan  biaya tinggi (high cost).  Daya saing lulusan Unmul masih relatif rendah, sebagaimana disinyalir di media “lulusan luar jadi bos, Sarjana Unmul tak  laku”; “banyak Sarjana kita hanya di level buruh saja”   (http://samarinda.prokal.co/read/news/11581-lulusan-luar-jadi-bos-sarjana-unmul-tak-laku.html).

Perlu melakukan envisioning, yaitu rekonfirmasi atau redefinisi  visi dan misi Unmul (yang ada sekarang dirumuskan 30 tahun silam). Pertama, frasa “berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”  adalah substansi (isi materi)  esensial dari misi perguruan tinggi pada umumnya di seluruh dunia yang disebut tridharma perguruan tinggi.  Frasa ini  generik (umum), lemah dan kurang terkait dengan fungsi sebuah visi, yaitu  untuk  memotivasi dan menginspirasi anggota organisasi (sivitas akademika Unmul) berkomitmen dengan kinerja tinggi (nilai/values)  meraih mutu (kualitas)  masa depan yang hendak diwujudkan. Secara teoritis rumusan visi mengandung: 1) jasa/produk, 2) pelanggan, 3) proses, dan 4) pembelajaran dan pertumbuhan.

Kedua, frasa “bertumpu pada sumber daya alam”   memiliki makna yang ambigu (multi interpretasi). Jika makna bertumpu pada adalah bersandar, mengandalkan atau bersumber pada, itu berarti Unmul mengandalkan atau bersumber pada sumberdaya alam. Sebuah institusi pendidikan tidaklah mengandalkan sumber daya alam tetapi fokus pada  investasi sumber daya manusia agar kelak dapat mengelola sumberdaya alam dengan baik. Pernyataan Unmul  mengandalkan atau bersumber pada sumberdaya alam berarti Unmul memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alam.

Ketiga, rumusan visi Unmul tidak memiliki durasi waktu pencapaian sehingga tidak dapat  dinilai kapan waktu pencapaian visi tersebut.  Jika kemudian (baru-baru ini) ditetapkan durasi waktu pencapain visi tanpa mengubah redaksi sesuai tantangan perubahan jaman, itu merupakan tindakan yang gegabah.

Keempat, pilihan kata (diksi)  “menghasilkan” pada poin 1 dan 2 pada Misi adalah kurang tepat. Misi adalah tugas atau sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Jadi, seyogyanya menggunakan kata kerja operasional seperti menyelenggarakan, melakukan dan lain-lain bukan  menggunakan  kata menghasilkan (menunjuk pada keadaan akhir  lebih tepat digunakan pada bagian tujuan).

Penerapan sistem Remunerasi di Unmul juga perlu perbaikan.  Remunerasi semestinya berbasis kinerja  (manajemen keuangan  modern) bukan berbasis atau tergantung pada ketersediaan dana (manajemen keuangan  tradisional). Unmul menerapkan standar ganda (double standart), yakni di satu sisi menerapkan basis kinerja tetapi di sisi lain juga menerapkan ketergantungan akan ketersediaan dana. Fakta menunjukkan bahwa dosen atau dosen dengan tugas tambahan yang berhasil memperoleh target  kinerja 100-125% tidak memperoleh jumlah nominal remunerasi sebesar 100-125% dengan alasan dana tidak mencukupi. Pada akhirnya jumlah nominal remunerasi ditentukan oleh pimpinan atas dasar pertimbangan ketersediaan dana. Penerapan sistem remunerasi yang sehat adalah berbasis kinerja dan tidak boleh diinterfensi oleh siapa pun termasuk oleh  pimpinan.  Jumlah nominal remunerasi bisa berubah hanya setelah dikonfirmasi kepada penerima remunerasi. Unmul perlu menggali sumber pendanaan dari pemerintah pusat/daerah dan  dari kerja sama (dalam negeri dan luar negeri)  dan tidak hanya mengandalkan pendanaan dari masyarakat/mahasiswa.

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada setiap unit organisasi di tingkat Jurusan/PS, Fakultas dan Universitas hendaknya berfokus pada indikator kinerja organisasi. Jadi, efisiensi pendanaan terkendali  (cost efficient) karena hanya pada kegiatan yang dapat berpengaruh pada pengukuran kinerja organisasi yang memiliki anggaran pendanaan. Berbagai kegiatan hanyalah merupakan pemborosan belaka apabila pekerjaan itu tidak bermakna signifikan misalnya,  bagi peningkatan nilai  akreditasi.

Halaman
1234
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved