Sebelum Masuk Istana, Ali Mochtar Ngabalin Pernah Singgung Jokowi Kerempeng, Korup, dan Otoriter!

Lama tak terdengar kabarnya, politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin kini masuk ke dalam lingkaran Istana Kepresidenan.

Tribunnews
Ali Mochtar Ngabalin dan Jokowi 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kabar cukup mengejutkan terjadi pada hari Rabu kemarin (23/5/2018).

Lama tak terdengar kabarnya, politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin kini masuk ke dalam lingkaran Istana Kepresidenan.

Ali Mochtar Ngabalin kini dipercaya menjadi tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden ( KSP).

"Iya betul, saya jadi tenaga ahli utama KSP," kata Ngabalin kepada Kompas.com, Rabu (23/5/2018).

Ngabalin mengatakan, ia bertugas di bawah Deputi IV KSP yang membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi.

Tugasnya adalah mengkomunikasikan berbagai pencapaian pemerintah.

Ngabalin menceritakan, awalnya ia dihubungi oleh Staf Khusus Presiden Nico Harjanto.

Baca: Manggung Lagi Bareng Slank, Begini Reaksi Abdee Saat Ditanyai tentang Perceraiannya

Nico lalu menyampaikan pesan dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan mengajak Ngabalin bergabung membantu pemerintah.

"Ya saya bilang terima kasih, waktu, tenaga pikiran, ilmu, saya persembahkan ke negara," kata Ngabalin.

Penunjukkan Ngabalin ini sempat menjadi kontroversi bagi banyak pihak.

Pasalnya, sosok Ngabalin sendiri dulunya dikenal sebagai salah satu politisi yang paling vokal dengan pemerintah.

Tercatat beberapa kali Ngabalin diadukan karena ucapannya yang dianggap menyinggung sosok Jokowi.

Di masa pilpres 2014 lalu, Ngabalin pernah dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan kampanye hitam oleh Ketua Tim Hukum kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anthon Raharsun.

Pada saat deklarasi kampanye Prabowo-Hatta, Ngabalin pernah menyudutkan Jokowi sebagai capres kurus kerempeng dan tidak bisa menepati janji kampanyenya di Jayapura.

Baca: Jokowi Beri Respon Begini Saat Diberi Salam Ali Mochtar, Netizen Ungkapkan Kekagumannya

Ngabalin juga pernah singgung bahwa Jokowi mungkin saja korup dan otoriter pasca pilpres tahun 2014.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved