Pemilu 2019

Dukung KPU Larang Eks Napi Korupsi untuk Nyaleg, Begini Ungkapan Tsamara Amany

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sempat mengecam sikap Bawaslu yang menolak larangan eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

Dukung KPU Larang Eks Napi Korupsi untuk Nyaleg, Begini Ungkapan Tsamara Amany
TRIBUNNEWS/GITA IRAWAN
Tsamara Amany 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sempat mengecam sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menolak larangan eks napi korupsi menjadi calon legislatif.

"Aneh sikap Bawaslu ini. Rencana KPU seharusnya didukung. Kita butuh parlemen yang diisi sosok-sosok kompeten dan bersih," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (24/5/2018).

Menurut Tsamara, Bawaslu seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal Pemilu yang bersih.

Baca: Jangan Tidur Kurang dari 5 Jam, Risikonya Bisa Memperpendek Umur!

Pengawasan bukan hanya dalam hal-hal prosedural, tapi juga substansial.

Jika sejumlah caleg pernah tersangkut kasus korupsi, maka kualitas pemilu yang akan jadi taruhan.

"Tolong diingat, korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Selain itu, pasokan orang baik masih berlimpah di Indonesia. Kenapa harus berpaling ke mereka yang pernah dipenjara karena mencuri uang rakyat?" ujar Tsamara.

Tsamara pun menilai, larangan eks napi korupsi untuk nyaleg tidak akan melanggar HAM.

Sebab, jika rencana ini diterapkan, hak perdata para eks napi korupsi tak hilang.

Baca: Ditentang Bawaslu, Kemendagri, dan DPR, KPU Tetap akan Larang Eks Napi Korupsi Jadi Caleg

Mereka masih bisa beraktivitas di bidang-bidang lain selain di parlemen.

"DPR terlalu berharga untuk diserahkan kepada para eks napi korupsi. PKPU itu bisa menjadi momentum bagus dalam memperbaiki citra DPR/DPRD yang selama ini kurang baik," ucap Tsamara.

Halaman
12
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved