Guru Honor Bingung tak Dapat THR, Gubernur Awang: Untuk Honorer Dibayar SKPD

Kabar di sejumlah media massa terkait kebijakan Pemerintah Pusat mengharuskan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji-13

Guru Honor Bingung tak Dapat THR, Gubernur Awang: Untuk Honorer Dibayar SKPD
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Guru honorer demonstrasi tuntut kesejahteraan saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2017 lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kabar di sejumlah media massa terkait kebijakan Pemerintah Pusat mengharuskan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji-13 bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan, termasuk tenaga honor membuat Ady Wijaya, salah seorang guru honor di SMK 8 Samarinda bersemangat.

Terbayang bakal dapat tambahan dana, niatnya pulang kampung dan berlebaran bersama keluarga besar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan semakin kuat. Rencana itupun segera disampaikan ke sang istri dan mendapat respon positif. Tak perlu banyak diskusi, Ady, istri dan putri kecilnya sudah bulat akan berlebaran di Banjarmasin.

"Awalnya saya mendapat kabar ada THR itu langsung senang. Bukan hanya saya, teman-teman guru honor se-Kaltim ini juga senang," ujar Ady yang sudah mengabdi sebagai guru honor sejak 2003 ini kepada Tribun, Rabu (6/6) malam.

Namun sayangnya, semua rencana yang sudah tersusun rapi tadi harus buyar. Baru-baru ini, Ady disodorkan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim bernomor: 841/5311/Disdikbud-II/2018. Poin kedua dalam surat bertanggal 5 Juni 2018 ditandatangani Kepala Disdikbud Kaltim Dayang Budiati menyebutkan, bahwa guru honor tak berhak atas THR.

Baca: Hasil Akhir PSIS Semarang vs Borneo FC Bikin Persija jadi Juru Kunci

Kabar buruk lainnya, harapan mendapat gaji ke-13 juga ternyata harus pupus. Sesuai informasi terbaru yang diterima, gaji ke-13 hanya diberikan untuk pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mau tak mau, kata Ady, rencana pulkam yang sebenarnya sudah bulat terpaksa dibatalkan. Kendatipun sudah ada surat edaran, dia masih berharap ada kebijakan dari Pemprov Kaltim yang bisa membuat para tenaga honor yang sudah lelah mengabdi bisa sedikit tersenyum. Walau tidak cukup untuk ongkos mudik, setidaknya bisa untuk membeli baju untuk anak dan istri.

Rencananya, Ady dan sejumlah guru honor akan mendatangi kantor Disdikbud Kaltim, Kamis (7/6) ini. Ady berharap agar kesejahteraan guru honor ini mendapat perhatian dari Pemprov Kaltim.

Kabar bakal tidak adanya THR apalagi gaji ke-13 untuk guru honor yang bertugas di Pemprov Kaltim disesalkan Ketua Forum Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian (FS PTTH) Fesdikari Samarinda, Wahyudin.

Baca: THR & Gaji 13 PNS Pemkot Balikpapan Cair Pekan Ini

Menurutnya, kebijakan Pemprov Kaltim sangat tidak adil. Sama seperti ASN, tenaga honor, khususnya yang bertugas di pedalaman Kaltim atau memiliki keluarga di luar daerah.

Berbeda dengan guru dan tenaga honor Provinsi Kaltim, tenaga honor yang bertugas di lingkungan Pemkot Samarinda mendapat kabar bakal menerima THR dan gaji ke-13. Kabar ini tentu mendapat respon positif dari Forum Solidaritas Pegawat Tidak Tetap Harian (PTTH) Fesdikari Kota Samarinda.

Halaman
12
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved