PGRI Desak Gubernur Kaltim Ambil Kebijakan untuk THR Guru Swasta dan Honorer

Guru PNS atau pun honor, mengajar di sekolah negeri atau swasta, lanjut Musyahrim, memiliki tugas yang sama; mendidik anak-anak Kaltim.

PGRI Desak Gubernur Kaltim Ambil Kebijakan untuk THR Guru Swasta dan Honorer
tribunkaltim.co/anjas pratama
Musyahrim, Ketua PGRI Kaltim 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUN KALTIM.CO, SAMARINDA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyesalkan sikap Pemprov Kaltim yang tak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada guru swasta maupun guru honor.

Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Kaltim, Musyahrim, Kamis (7/6/2018).

Musyahrim menuturkan, sejatinya PGRI sudah bersurat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim perihal THR untuk honorer dan guru swasta.

"Tapi ya jawabannya begitu. THR tak bisa diberikan karena tak diatur dalam edaran Mendagri," ucap Musyahrim.

Meski tak diatur oleh Mendagri, kata Musyahrim, Pemprov melalui Gubernur bisa mengambil kebijakan khusus, untuk guru dan tenaga kependidikan non PNS tersebut.

"Kan bisa ada kebijakan Gubernur. Inilah yang kita tuntut. Gubernur harus memberikan kebijakan buat guru honor dan swasta ini," kata mantan Kepala Disdikbud Kaltim ini.

Menurut Musyahrim, sebagian gaji guru PNS sudah dipenuhi oleh APBN.

Sehingga, sejatinya APBD dimungkinkan untuk memberikan THR kepada para guru honor tersebut.

Guru PNS atau pun honor, mengajar di sekolah negeri atau swasta, lanjut Musyahrim, memiliki tugas yang sama; mendidik anak-anak Kaltim.

Sudah selayaknya, kata Musyahrim, perlakuan untuk semua guru tidak dibedakan.

"Besok sudah hari terakhir kerja. Kita minta Gubernur mengambil kebijakan dalam waktu singkat untuk para guru swasta dan guru honor ini," tegasnya. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved