Dua Tahun Guru Honor tak Dapat THR, PGRI Sesalkan Sikap Pemprov Kaltim

Devi dan Rika bersama beberapa guru honor SMA dan SMK di Samarinda mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim

Dua Tahun Guru Honor tak Dapat THR, PGRI Sesalkan Sikap Pemprov Kaltim
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Demo guru honorer di Balai Kota Samarinda. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Devi dan Rika bersama beberapa guru honor SMA dan SMK di Samarinda mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Kamis (7/6).

Ditemani Ketua Forum Pegawai Tidak Tetap Honorer se Kaltim Wahyuddin, mereka bermaksud menanyakan alasan tidak diberikannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru dan tenaga non kependidikan honorer.

Terbitnya surat Kepala Disdikbud Kaltim yang menegaskan guru dan tenaga kependidikan honorer tak mendapatkan THR membuat Lebaran Devi, Rika, dan kawan-kawannya sesama honorer tak secerah para guru PNS. Diketahui, guru berstatus PNS pada Lebaran kali ini menerima gaji ke-13 plus THR.

Kunjungan Devi dan kawan-kawan ke Kantor Disdikbud pun sia-sia. Tak ada satupun pejabat berwenang di Disdikbud Kaltim menemui mereka. Padahal, rombongan guru honorer yang berjumlah tak sampai 10 orang ini sudah menunggu sejak pukul 09.00 WITA hingga menjelang sore.

Baca: Posisi Pj Sekprov Kaltara Tunggu Nomor Registrasi

Senada, Rika mengatakan sudah dua tahun terakhir ini guru honorer tak mendapatkan THR. Tepatnya setelah kewenangan pengelolaan SMA/SMK beralih ke Pemprov Kaltim. Saat masih dikelola kabupaten/ota, guru honor selalu mendapatkan THR. Kendati jumlahnya tak seberapa.

"Waktu (kewenangan) masih di kabupaten/kota kami dapat THR Rp 500 ribu dipotong pajak. Jadi dapatnya Rp 300 ribu sekian. Tapi tidak apa kecil, yang penting kami diperhatikan," ungkap Rika.

Devi, Rika, dan guru honor lainnya berharap Lebaran tahun ini bisa lebih berwarna dengan adanya kebijakan THR yang diambil pemerintah. "Tapi, besok sudah hari terakhir kerja. Bank sudah tutup. Apa masih mungkin kami dapat THR," tutur Devi.

Baca: Irwana dan Tiga Anaknya Gratis Naik Kapal Laut dari Tarakan Menuju Parepare

Melalui Tribun Kaltim, Disdik Kaltim angkat suara perihal tak dianggarkannya THR untuk ribuan tenaga honor di Kaltim. "Kalau honorer diatur dari Kementerian Dalam Negeri, belum ada yang mengatur itu (pemberian THR). Tahun lalu, 2017 itu kan tak ada juga. Ya, sama seperti pegawai honor yang di kantor-kantor (pemerintah)," ujar Idhamsyah, Kabid Ketenagaan Disdikbud Kaltim, Kamis (7/6).

Disampaikan Idhamsyah, jumlah honorer SMA/ SMK/MA se Kaltim mencapai ribuan. Adapun untuk THR, Disdik sebagai SKPD juga tak memiliki dasar untuk itu. "Kalau dibebani SKPD, darimana (dananya)? Dasarnya tak ada untuk anggarkan itu. Coba saya tanya, yang honorer di Gubernur itu dapat THR juga atau tidak? Kan tidak juga," kata Idhamsyah.

Meiliana, Pj Sekda Kaltim Meiliana menjelaskan, bahwa THR untuk honor (guru honor ataupun pegawai honor di SKPD) memanglah tidak ada.

"Memang tidak ada. Sesuai surat (Kemendagri). Dasarnya sesuai itu, surat edaran Mendagri itu. Kalau tahun depan itu dianggarkan. Ini karena kondisi keuangan di Kaltim," ucapnya.

Baca: Bupati Yansen Minta ASN Lebih Semangat Laksanakan Tugas

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyesalkan sikap Pemprov Kaltim yang tak memberikan THR kepada guru swasta maupun guru honor. Hal ini diungkapkan Ketua PGRI Kaltim, Musyahrim, Kamis(7/6/2018).

Musyahrim menuturkan, sejatinya PGRI sudah bersurat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim perihal THR untuk honorer dan guru swasta. "Tapi ya jawabannya begitu. THR tak bisa diberikan karena tak diatur dalam edaran Mendagri," ucap Musyahrim.

Meski tak diatur oleh Mendagri, kata Musyahrim, Pemprov melalui Gubernur bisa mengambil kebijakan khusus, untuk guru dan tenaga kependidikan non PNS tersebut. "Kan bisa ada kebijakan Gubernur. Inilah yang kita tuntut. Gubernur harus memberikan kebijakan buat guru honor dan swasta ini," kata mantan Kepala Disdikbud Kaltim ini.

Baca: 7 Kampus Ternama Disebut Terpapar Paham Radikalisme, Alumni IPB Protes Keras!

Menurut Musyahrim, sebagian gaji guru PNS sudah dipenuhi APBN. Sejatinya APBD dimungkinkan untuk memberikan THR kepada para guru honor tersebut. Guru PNS atau pun honor, mengajar di sekolah negeri atau swasta, lanjut Musyahrim memiliki tugas sama. Mendidik anak-anak Kaltim. Sudah selayaknya, perlakuan untuk semua guru tidak dibedakan. (*)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved