Tempahan Minyak di Teluk Balikpapan

Kapolri Minta Penyidik Polda Kaltim, Muhdar Berharap Polisi Lebih Detail

Prasyarat hukum adanya kelalaian harus bisa digambarkan utuh, pun, kelalaian dalam kasus inipun, harus dilihat, lapisannya.

Kapolri Minta Penyidik Polda Kaltim,  Muhdar Berharap Polisi Lebih Detail
HO-DOK Pribadi
Muhdar

TRIBUNKALTIM.CO - PENGAMAT hukum yang juga Dosen Magister Ilmu Hukum, Departemen Hukum Lingkungan dan Sumberdaya Alam, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menganggap pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnvian yang meminta anggotanya jeli dan profesional menyelidiki kasus pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan normal dan sudah seharusnya.

"Pernyataan dari pimpinan kepolisian normal dan sudah seharusnya. Penyidik harus lakukan proses itu, pimpinan polisi harus sebut proses itu, sekaligus sebagai pemimpin. Dia (Tito) berharap prosesnya (berjalan) dan harus melihat kemungkinan pertanggungjawaban dari sisi kelalaian dan cari kemungkinan dari sisi kesengajaan dari kasus itu," ujar Muhdar dihubungi Jumat (8/6) tadi malam.

Menurut dia, prasyarat hukum adanya kelalaian harus bisa digambarkan utuh, pun, kelalaian dalam kasus inipun, harus dilihat, lapisannya. "Kalau yang bersangkutan tahu bahwa jika tidak ada suatu sistem memungkinkan memproteksi kebocoran minyak, apakah kelalaian atau kesengajaan," tanya dia.

Baca: Kapolri Minta Polda Kaltim Konsisten Tangani Kasus Tumpahan Minyak Pertamina

"Sudah mengetahui kalau terjadi sesuatu tapi tak menyediakan seperangkat alat atau sesuatu. Ini harus didiskusikan apakah lalai atau sengaja," sambungnya.

Menurut Muhdar sebagai sebuah perusahaan besar, sudah sepantasnya Pertamina menghitung dan mengetahui risiko ketika tumpahan minyak itu terjadi. Atau, mempertimbangkan jika tidak memiliki sistem deteksi dini jika terjadi keputusan pipa bawah laut yang diduga putus tertarik jangkar kapal MV Ever Judger.

"Jika tahu, ada alat, ini harus ada penegasan dari sisi hukum, sengaja atau lalai. Sengaja untuk tak mengadakan alat atau lalai tak mengadakan alat," ujarnya.

Baca: Ditinggal Ibunya Antar Bawang, Balita Tewas Terseret Arus Banjir hingga 200 Meter

Walaupun tak ingin mendahului hasil penyidikan polisi, Muhdar berharap polisi lebih detail menelusuri sejauh mana pertanggungjawaban koorporasi dalam kasus ini. Sebab, lanjut dia yang namanya pidana koorporasi jangan hanya diplintir dan menjerat anak buah saja.

"Karena anak buah berada dalam pengawasan pimpinan, kalau dia berada dalam pengawasan pimpinan dia tidak boleh hanya bertanggungjawab untuk dirinya sendiri, tapi, juga harus jadi pertanggungjawaban di perusahan itu," ujarnya.

Baca: Prabowo Bakal Beri Tiket Pilpres 2019 ke Gatot? Begini Jawaban Petinggi Gerindra

"Jadi, pertanggungjawaban ini jangan hanya di pegawai rendahan, tapi orang yang bertanggungjawab terhadap karyawan. Kecuali dia melakukan (pekerjaan) diluar tanggungjawab dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)," jelasnya. (*)

Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved