Opini

Tugas Berat Gubernur Kaltim 2018, Menghindarkan Rakyat Dari Kutukan Sumberdaya Alam

kekayaan tersebut bukan saja menjadi berkah bagi Kaltim melainkan juga dapat menjadi sumber kutukan atau resource curse

Tugas Berat Gubernur Kaltim 2018, Menghindarkan Rakyat Dari Kutukan Sumberdaya Alam
Tribun Kaltim/Nevrianto
Sebuah tug boat menarik tongkang batu bara melintas di perairan sungai Mahakam, Samarinda, Selasa (24/4/2018). Anjloknya harga batubara di pasar global telah membuat ekonomi kaltim turut tersungkur dalam beberapa tahun terakhir. 

Seandainya saja kondisi saat ini tetap terpelihara dimana sumber pendapatan Kaltim masih berbasiskan SDA dan ketika SDA tersebut benar-benar habis pertumbuhan ekonomi Kaltim tidak lagi minus 3 persen, tetapi bisa sampai minus 30% karena Kaltim akan kehilangan 70% pendapatnnya. Dan gejala menuju kearah ini sudah mulai terlihat dengan belum mampunya pendapatan dari sektor-sektor non-migas mengimbangi pendapatan dari migas di Kaltim.

Ini mengindikasikan bahwa sektor non-migas belum dapat diandalkan alias tidak memiliki perkembangan yang berarti. Sektor pertanian kurang berkembang karena keberfihakan yang lemah terhadap sektor ini. Alokasi anggaran pemprov untuk sektor pertanian sangat kecil, demikian halnya untuk sektor perikanan dan pariwisata. Swasembada beras yang belum pernah tercapai, apalagi swasembada pangan lainnya seperti daging, bawang, buah, masih jauh dari harapan. Lebih dari 70% komoditas kebutuhan pangan rakyat Kaltim adalah bersumber dari provinsi lain,. Kebiasaan dan membiarkan rakyat Kaltim terbiasa dengan mengimpor bahan pangan adalah karena tingginya daya beli dari pendapatan SDA selama ini, sehingga pertanian tidak menarik dan ketika pendapatan dari SDA tersebut kemudian hari habis, maka rakyat Kaltim harus benar-benar banting stir. Dan jika rakyat tidak mampu beradaptasi maka  kutukan sumber daya alam akan benar-benar terasa.

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menggelar aksi di KPUD Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Senin (7/5/2018).
Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menggelar aksi di KPUD Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Senin (7/5/2018). (TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE)

Alasan yang ketiga yaitu bahwa pemerintah pusat tetap memiliki komitmen terhadap pembangunan Kaltim dengan atau tanpa sumbengan SDA Kaltim kekas negara. Dengan melihat kondisi perkembangan keuangan negara dimana hutang yang semakin menggunung, disaat yang sama terjadi penurunan penerimaan negara dari SDA apakah karena penurunan produksi atau lifting maupun karena ketidakpastian harga rasanya sulit mengharapkan bahwa Kaltim akan tetap mendapatkan dana transfer yang besaranya sama dengan ketika masih penghasil utama SDA.

Namun apakah situasi ini mungkin ditengah-tengah berbagai undang-undang yang mengatur keuangan negara dan sistim pembagian hasil dan pendapatan daerah?, rasanya tidak mungkin. Pemerintah Pusat harus menabrak berbagai aturan untuk mentransfer dana dalam jumlah besar ke Kaltim untuk mengganti kehilangan dari SDA, dan belajar dari kasus terjadinya penurunan pendapatan dari minyak dan gas ditahun 2015-2017 sejauh ini pemerintah pusat hanya berpegang pada sistim bagi hasil, bukan pada kondisi keuangan Kaltim.  Sehingga Kaltim mengalami defisit yang luar biasa.

Belajar dari pengalaman memperjuangkan perimbangan keuangan sangat jamak kita mendengar jawaban pemerintah pusat bahwa bukan hanya Kaltim yang mau diurus oleh pemerintah tetapi masih banyak provinsi lainnya yang mau diurus. Jawaban yang sederhana ini mengindikasikan bahwa tidak mudah bagi Kaltim kemudian hari untuk mendapatkan dana perimbangan dari pusat jika Kaltim sendiri tidak lagi menjadi penyumbang besar kekas negara. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya untuk membangun perekonomian yang mandiri.

Lalu strategi apa yang harus ditempuh untuk mencegah agar kutukan sumber daya alam tidak terjadi terhadap Kaltim?

Untuk mencegah Kaltim terserang tsunami kemiskinan, salah satu cara diantaranya adalah segera mempercepat transformasi ekonomi Kaltim, blue print transformasi harus segera kembali disusun dan dirapatkan kemudian disosialisasikan dengan baik ke pemerintah pusat dan daerah (Kab/Kota) maupun seluruh rakyat Kaltim. Demikian juga harus dilakukan reformasi birokrasi memperpendek prosedur perijinan, menstimulasi pertumbuhan berusaha dan berinovasi, dan membangun berbagai macam insentif bagi dunia usaha dan koperasi maupun UMKM. Hilirisasi industri CPO, karet, maupun produk rakyat, membangun image pertanian sebagai masa depan, memberdayakan pengusaha lokal, dan memaksa korporasi untuk berbasis di Kaltim. Memberlakukan tax bagi transfer dana keluar Kaltim, membangun industri pengolahan ikan dan rumput laut, melakukan carnaval budaya setiap periodik didua kota besar Samarinda dan Balikpapan, menyediakan informasi dan promosi wisata yang massive, memasarkan jasa-jasa lingkungan hutan kepasar internasional seperti menjual carbon, memperjuangkan kompensasi atas pemeliharaan hutan kedunia internasional, dan menzonasi kabupaten kota berbasiskan karakteristik dan keunggulan masing-masing menuju one dsitrict one image, seperti halnya dinegara-negara maju bahwa setiap kota punya image sendiri yang membedakannya dengan yang lain. Ada kota wisata, ada kota bisnis, ada kota pendidikan, ada kota olah raga, ada kota industri, ada kota pelabuhan, ada kota micro-chip, dll.

Tugas Berat Gubernur 2018-2023

Dalam situasi Kaltim memasuki periode kritis sumber daya alam, tanggal 27 Juni 2018 rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) akan melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dalam rangka menentukan kepemimpinan di Kaltim untuk lima tahun kedepan (2018-2023), Pilkada ini diharapkan agar rakyat Kaltim benar-benar menjatuhkan pilihannya pada pasangan yang akan mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi pembangunan Kaltim, terutama dalam mencegah agar kutukan sumber daya alam dapat dicegah.

Tugas teberat  Gubernur 2018-2023 adalah bagaimana menghadapi situasi penurunan penerimaan keuangan yang terus berlangsung ditengah-tengah semakin banyaknya program pembangunan yang harus diselesaikan dan setidaknya mempertahankan, jika tidak dapat meningkatkan level kesejahteraan yang dimiliki oleh rakyat saat ini. Kita ketahui bahwa sejak tahun 2013 telah terjadi penurunan anggaran Pemprov Kaltim (APBD) dari 13 trilliun rupiah menjadi hanya 7,8 trilliun rupiah ditahun 2016. Pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi bertumbuh negatif bahkan mencapai minus 3 persen ditahun 2016 dan baru pada tahun 2018 bertumbuh positif. Pertumbuhan yg positif ini pun belum dapat dipastikan akan tetap terjadi jika produksi dan harga migas tidak bertahan.

Halaman
1234
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved