Perusda Tunggak Pajak PBB, Ini Langkah Pemkab PPU

Hutang PBB ini menunggak sejak tahun 2009-2013 lalu, namun hanya membayar Rp 104 juta/tahun

Perusda Tunggak Pajak PBB, Ini Langkah Pemkab PPU
TRIBUN KALTIM/SAMIR
Asisten II bidang Ekonomi Pemkab PPU, Ahmad Usman 

Laporan wartawan Tribunkaltim.co,Samir Paturusi

TRIBUNKALTIM.CO - Perusda Benuo Taka milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), telah menunggak hutang pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk lahan tambang batubara seluas 1.070 Ha yang bereda di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam.

Hutang PBB ini menunggak sejak tahun 2009-2013 lalu, namun hanya membayar Rp 104 juta/tahun sesuai luasan lahan yang digarap yang mencapai 205 Ha.

Baca: Mom. . . Jangan Pangku Anak Saat Main Perosotan, Ini Bahayanya

Asisten II Setkab PPU, Ahmad Usman, Kamis (28/6/2018) menjelaskan, telah menerima surat dari Perusda Benuo Taka mengenai utang pajak yang belum dibayarkan lima tahun. Ia mengatakan, utang pajak ini karena selama kurun waktu tersebut, Perusda hanya membayar lahan yang diekspoitasi untuk tambang batu bara, sementara sisanya tidak dibayar.

"Jadi sepengetahuan perusda itu yang dibayarkan itu hanya yang diesploitasi 205 Ha, ternyata yang wajib dibayar luasan secara keseluruhan yang mencapai 1.070 Ha," jelasnya.

Untuk itu kata Usman, pihaknya menjadwalkan untuk membahas masalah ini dengan perusda dan Kanwil Pajak.

Hal ini dilakukan untuk mencari solusi agar tunggakan tersebut bisa diselesaikan. Usman mengaku ada tiga opsi yang akan ditawarkan, yang pertama adalah memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk membahas masalah utang pajak ini guna meminta keringanan.

Baca: Habiskan Masa Kecilnya di Yordania, Kate Middleton Sempat Belajar Bahasa Arab

Bukan hanya itu tambahnya, opsi kedua adanya meminta agar tunggakan tersebut bisa dibayar secara dicicil setiap tahun sesuai dengan kesepakatan.

Sementara untuk opsi ketiga adalah melakukan penyertaan modal kepada perusda guna membayar tunggakan pajak tersebut.

"Tapi untuk opsi ketiga ini kan harus melalui beberapa prosedur panjang termasuk meminta persetujuan DPRD. Kami berharap dulu lah ada keringanan dari Kanwil Pajak," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Samir
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved