Judicial Review UU BUMN, Dua Komisaris BUMN tidak Menjawab Soal Khilafah

Dua Komisaris BUMN yang dihadirkan sebagai saksi ahli negara, tidak menjawab soal CSR untuk Khilafah/

Judicial Review UU BUMN,  Dua Komisaris BUMN tidak Menjawab Soal Khilafah
istimewa
Pemohon dan tim pengacara TAKEN yang bersidang dalam judicial review terhadap UU BUMN yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. 

JAKARTA--  Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) menyesalkan dua komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak menjawab pertanyaan tentang dana CSR (Corporate Social Responsibility) BUMN yang banyak diberikan kepada gerakan khilafah di Indonesia.

Padahal dalam beberapa kali sidang sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, pemerintah melalui kuasanya senantiasa meyakinkan bahwa CSR yang dilakukan oleh BUMN merupakan bentuk nyata dari implementasi Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 terkait dengan kemakmuran.

Kedua komisaris yang dimaksud adalah, Refly Harun yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga dan Revrizond Baswir yang menjabat sebagai Komisari Bank BNI. Mereka dihadirkan pemerintah sebagai Saksi Ahli dalam perkara gugatan konstitusional (judicial review) atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pemohon dan tim pengacara TAKEN yang bersidang dalam judicial review  terhadap UU BUMN yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Pemohon dan tim pengacara TAKEN yang bersidang dalam judicial review terhadap UU BUMN yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. (istimewa)

Baca: Uji Materi Ditolak MK, Ketua DPP Demokrat Makin Yakin JK-AHY Pas Berduet di Pilpres 2019

Baca: Sidang Yudicial Review, BUMN Jadi Penyebab Kemiskinan pada Masyarakat di Sekitar Lokasi Usaha

Baca: Letjen (Purn) Kiki Syahnakri dan Putut Prabantoro Ajukan Uji Materi UU BUMN ke MK

UU BUMN digugat oleh AM Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri, pemohon perseorangan yang menganggap UU BUMN tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Pertanyaan kepada dua komisaris BUMN tersebut dilatarbelakangi oleh tudingan Wasekjen PBNU Sultonul Huda pada awal Juni lalu yang menyatakan CSR BUMN justru mengalir kepada komunitas pendukung khilafah dan anti-Pancasila.

"Kami secara tegas meminta kedua komisaris memberikan klarifikasi kepada sidang MK, yang dipimpin para negarawan ini, kebenaran tudingan tersebut supaya tidak jadi fitnah. Sebab selama ini belum ada klarifikasi resmi dari Kemeneg BUMN. Namun pertanyaan yang sangat penting itu tidak dijawab oleh Refly Harun dan Revrizond Baswir," Ujar Benny Sabdo Nugroho, Sekretaris TAKEN di Jakarta, Minggu (1/7/2018).

Tim pengacara TAKEN dalam sidang judicial review UU BUMN.
Tim pengacara TAKEN dalam sidang judicial review UU BUMN. (istimewa)

Menurut Benny, sikap diam dari kedua ahli pemerintah ini justru menciderai rasa keadilan masyarakat. Ia menegaskan negara dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban konstitusional, yakni menyejahterakan seluruh rakyat dan melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. "Ketika dalam kenyataannya BUMN memberikan program CSR kepada gerakan khilafah. Maka BUMN-BUMN telah menghianati konstitusi. " tegasnya.

Alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI itu menjelaskan lebih lanjut, apa yang diimplementasikan oleh pejabat-pejabat BUMN sangat bertentangan dengan NAWACITA Presiden Joko Widodo sendiri, terutama poin 1, 8 dan 9 yang berbunyi:

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim (poin 1)

• Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia (poin 8).

Halaman
12
Editor: Priyo Suwarno
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved