Bandara APT Pranoto Akan Dikelola AP I, Menhub Minta Kejati Lakukan Kajian Hukum

Pertama, memastikan kesiapan pengoperasian bandara APT Pranoto, khususnya terkait pekerjaan konstruksi yang masih terus dikerjakan.

Bandara APT Pranoto Akan Dikelola AP I, Menhub Minta Kejati Lakukan Kajian Hukum
TRIBUN KALTIM / DOAN E PARDEDE
Menub Budi Karya Sumadi berbincang dengan Kajati Kaltim Ely Shahputra saat meninjau keberangkatan kapal di Pelabuhan Samarinda, Jalan Yos Sudarso, Minggu (8/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Kota Samarinda, Minggu (8/7/2018).

Dalam kunjungannya ini, Menhub meninjau dua titik, yakni Bandara APT Pranoto di Kecamatan Samarinda Utara dan Pelabuhan Samarinda di Jalan Yos Sudarso.

Usai meninjau Pelabuhan Samarinda, Menhub mengatakan bahwa kedatangannya ke Kaltim memiliki dua tujuan.

Pertama, memastikan kesiapan pengoperasian bandara APT Pranoto, khususnya terkait pekerjaan konstruksi yang masih terus dikerjakan.

"Jadi apa yang saya lihat, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Insyaa Allah awal November sudah selesai. Pada saat selesai nanti akan kita resmikan. Kita harapkan Pak Presiden datang," jelasnya.

Dan agar bandara APT Pranoto lebih baik, pengelolaannya akan melibatkan Angkasa Pura (AP) I.

Menhub juga mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim membangun Bandara APT Pranoto dengan menggunakan APBD.

Tentunya, kata dia, masyarakat yang selama ini harus ke Kota Balikpapan ketika ingin bepergian ke luar daerah akan lebih terbantu.

Keberadaan bandara baru di Kota Samarinda ini juga akan mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kaltim.

"Kita harapkan segera kerja sama dengan AP I dan mereka bisa langsung masuk," katanya.

Untuk aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kerja sama tersebut, Menhub juga meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim melakukan kajian.

Di antaranya terkait pengalihan aset Bandara APT Pranoto yang saat ini masih milik Pemda ke Pemerintah Pusat, dan hal-hal lainnya.

Termasuk pola kerja sama, apakah akan berbentuk Kerjasama Pemanfaatan Aset (KSP) atau Penyertaan Modal Negara (PMN), juga akan dibahas lebih jauh.

"(Kajian) itu akan menjadi dasar bagaimana (kerja sama) itu dilakukan," ujarnya. (*)

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved