Hadi Mulyadi Berencana Kembalikan Guru Honor SMA/SMK ke Kabupaten/Kota

Hadi mengaku sudah tahu seluk beluk serta permasalahan pendidikan di Kaltim, termasuk perihal guru-guru honorer tersebut.

Hadi Mulyadi Berencana Kembalikan Guru Honor SMA/SMK ke Kabupaten/Kota
TRIBUNKALTIM/NEVRIANTO HP
Hadi Mulyadi 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Calon Wakil Gubernur paslon nomor urut 3 Hadi Mulyadi yang berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU Kaltim dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim, berkomitmen merealisasikan apa-apa yang sudah diucapkan saat masa kampanye dan debat kandidat beberapa waktu lalu.

Termasuk soal nasib tenaga honorer.

Hadi Mulyadi saat ditemui usai menghadiri acara Halal Bihalal dan Silaturahmi warga Kutai Pua'Pantun bersama Kesultanan Kutai Kartanegara (Kukar) Ing Martadinata di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Jalan Diponegoro, Senin (9/7/2018) mengatakan bahwa ada sejumlah program dan langkah-langkah yang akan disusun, berkaitan dengan keberadaan tenaga honorer tersebut.

Baca: Tidak Ada Paslon yang Mengajukan Gugatan di Pilkada Tarakan

Dengan bekal pengalaman 25 tahun di dunia pendidikan, Hadi mengaku sudah tahu seluk beluk serta permasalahan pendidikan di Kaltim, termasuk perihal guru-guru honorer tersebut.

Hadi juga menyebut bahwa ada beberapa hal yang akan dievaluasi. Pengalihan para guru honorer di SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Pemprov Kaltim, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurutnya menuai masalah.

Salah satunya, kesejahteraan para guru honorer yang sebelumnya cukup baik ketika dikelola Kabupaten/Kota, berubah menjadi tidak jelas ketika dialihkan ke Pemprov Kaltim.

Baca: Cari Penyebab Banjir, Walikota Balikpapan Temukan Kabel Optik dan Sampah Dalam Gorong-gorong

Ke depannya, kata Hadi, pihaknya berencana mengembalikan guru-guru SMA/SMK tadi ke Kabupaten/Kota. Namun kalaupun hal ini tidak bisa terwujud, pihaknya tetap akan berupaya mencari cara lain untuk mensejahterakan nasib guru honorer.

"Rencananya mau kita kembalikan ke Kabupaten/Kota. Tapi kalaupun nggak bisa, intinya, guru-guru honorer ini akan kita perhatikan," ujarnya.

Khusus untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, menurutnya tetap akan menjadi perhatian. Namun untuk diketahui, kata dia, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Hal ini juga menurutnya sudah diperjuangkan sejak diirinya masih duduk di Komisi II DPRD Kaltim.

Hanya saja, kata dia, keputusannya lagi-lagi ada di tangan Pemerintah Pusat.

Baca: Tak Dilibatkan Lagi dalam Pemilihan Rektor Unmul, Mahasiswa Bentuk Tim Khusus

"Sejak di Komisi II itu sudah saya perjuangkan. Tapi memang Pemerintah Pusat yang nggak memberikan kesempatan," ujarnya.

Terkait adanya permintaan dari Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Harian (FS PTTH) Fesdikari Kaltim, yang meminta agar ada sebuah Peraturan Daerah (Perda) atau minimal Peraturan Gubernur (Pergub) yang bisa menjadi dasar eksistensi tenaga honorer, juga menurutnya akan menjadi perhatian. Bahkan dirinya mengaku sangat mendukung adanya Pergub, seperti yang dimaksudkan.

"Kalau di Jateng sudah ada, mungkin bisa dibawa ke kami bagaimana contoh Pergubnya. Kalau yang baik-baik, nggak apa-apa kita tiru," ujarnya.

Penulis: Doan E Pardede
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved