RUU Konsultan Pajak Segera Disahkan, Catat Ini Poin-poinya

peranan konsultan pajak bukan hanya memberi jasa konsultasi dan pengurusan perpajakan seperti selama ini.

RUU Konsultan Pajak Segera Disahkan, Catat Ini Poin-poinya
Twitter/istimewa
Peringatan Hari Pajak, Sri Mulyani Ingatkan Pentingnya Pajak untuk Jaga Negara 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Tak lama lagi, para konsultan pajak akan memiliki rambu-rambu baru sekaligus peran strategis di bidang perpajakan Tanah Air.

Rambu-rambu dan modal baru bagi profesi konsultan pajak itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konsultan Pajak.

Jika tak ada aral melintang, DPR akan menuntaskan pembahasan RUU Konsultan Pajak dan mengesahkannya bulan ini. "Sudah final ini dan tinggal disahkan. Paling enggak minggu depan dibawa ke paripurna DPR," kata Mukhamad Misbakhun, Anggota DPR Komisi XI kepada KONTAN, Selasa (17/7).

Merujuk pada draf RUU Konsultan Pajak hasil pembahasan di DPR pada Juni 2018 yang diperoleh KONTAN, peranan konsultan pajak bukan hanya memberi jasa konsultasi dan pengurusan perpajakan seperti selama ini.

Peran konsultan pajak akan diperluas. Misalnya, mereka bisa mewakili dan mendampingi wajib pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, menjalani pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan.

Calon aturan ini juga mempermudah syarat menjadi konsultan pajak. Misalnya, pegawai Ditjen Pajak yang ingin beralih profesi sebagai konsultan pajak tidak perlu lagi menunggu masa kerja hingga 20 tahun.

Selain itu, RUU ini melindungi konsultan pajak dari persaingan dengan asing. Maklum, RUU ini menutup peluang konsultan asing membuka jasanya di Indonesia, kecuali bekerjasama dengan konsultan pajak lokal.

Oh iya, ada satu poin lagi yang tak kalah pentingnya bagi profesi konsultan pajak. Beleid ini memberi perlindungan hukum bagi konsultan pajak dari ancaman pidana maupun perdata.

Dengan kata lain, konsultan pajak tak bisa serta merta diseret ke polisi maupun digugat ke pengadilan lantaran pekerjaannya yang tak becus. Akan ada badan yang bertugas menilai kesalahan si konsultan pajak, untuk menakar kadar kesalahannya.

Meski begitu, perlindungan hukum bagi konsultan pajak bukan alasan bagi para konsultan pajak bekerja sembarangan. Konsultan pajak yang tidak mematuhi kode etik tetap bisa dibawa ke pengadilan, setelah ada keputusan dari badan kode etik konsultan pajak.

Halaman
12
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved