Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilgub Kaltim, Rais: Sambutan Bupati Berau bukan Kampanye

Sidang kasus dugaan pelanggaran pidana kampanye Pilgub Kaltim 2018, dengan terdakwa Bupati Berau Muharram kembali digelar

Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilgub Kaltim, Rais: Sambutan Bupati Berau bukan Kampanye
Tribun Kaltim/M Fachri Ramadhani
Ketua tim kuasa hukum, DR Abdul Rais SH MH (kiri). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Sidang kasus dugaan pelanggaran pidana kampanye Pilgub Kaltim 2018, dengan terdakwa Bupati Berau Muharram kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Jumat (20/7). Agenda sidang kemarin, mendengarkan keterangan ahli meringankan dari terdakwa.

Tim penasihat hukum, Bupati Muharram menghadirkan Guru Besar Ahli Pemilu dari Unhas Makassar, Prof DR Juajir Sumardi, untuk memberikan keterangan ahli guna mencari titik temu dalam menggali nilai-nilai kebenaran dengan menyampaikan pandangan yuridis yang harusnya dijalankan pihak-pihak yang berkaitan dalam perkara.

Juajir menilai, setelah membaca perkara dan melihat praktik perkara yang terjadi di kota lain, ternyata pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berada di ranah pelanggaran administrasi, bukan pidana.

Baca: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kampanyekan Gemar Membaca

Unsur-unsur pada pasal 71 ayat 1 tersebut, berkaitan dengan larangan membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Menurut Juajir, harus ada pembuktian yang dilakukan terlebih dahulu untuk memenuhi unsur pidana sesuai yang diatur pasal 71.

Bupati menurutnya, tidak dilarang berkampanye asal ada izin. "Kalau tidak ada izin, itu pelanggaran, tapi sanksinya administrasi yang diberikan atasannya, yakni Gubernur,” jelasnya.

Tuduhan kampanye untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3 pada Pilgub Kaltim yang disangkakan kepada Muharram, juga perlu dibuktikan.

Baca: 6 Bulan Dokter PTT Belum Gajian, Ini Alasan Dinkes PPU

Dikemukakan, pelaksanaan kampanye adalah kegiatan yang menyertakan pemaparan visi dan misi, serta program kerja seorang calon. “Kalau hanya memberikan sambutan, tidak memaparkan visi misi atau program kerja, bukan kampanye namanya,” jelas Juajir

Sementara, DR Abdul Rais SH, MH, penasihat hukum Bupati Muharram dari Balikpapan menjelaskan, pada fakta persidangan menyebut jika kegiatan Bupati telah merugikan dan menguntungkan pasangan calon tertentu. Namun, ketika ditanya bentuk kerugian dan keuntungan seperti apa sampai saat ini tidak ada kejelasan.

Rais menyatakan, hal itu tak akan bisa dibuktikan karena berkaitan dengan perolehan suara Pilgub Kaltim 2018. Apalagi sambutan Bupati itu kami nilai bukan kampanye. Karena kampanye itu kumulatif, ada visimisi dan program kerja. Kalau hanya ceramah, sambutan, sama sekali tidak memenuhi unsur kampanye.

Baca: Bupati Berau Muharram Dilaporkan Panwascam Ke Polres

"Apa yang disampaikan pa Bupati buka kampanye, karena hanya ceramah dan menyampaikan sambutan, sama sekakli tidak ada unsur kampanyenya," kata pengacara yang dikenal sering menangani masalah sengketa pilkada ini. (*)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved