Jadi Saksi Sidang Kasus BLBI, Petambak Udang Bawa Pajero Sport di Pengadilan Tipikor

Empat orang petambak udang dari Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, Lampung dihadirkan jaksa saat sidang di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Sidang Kasus BLBI, Petambak Udang Bawa Pajero Sport di Pengadilan Tipikor
Kompas.com
Massa dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/5/2014). Mereka antara lain mendesak KPK untuk mengusut kasus dugaan penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). (KOMPAS/HERU SRI KUMORO) 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Empat orang petambak udang dari Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, Lampung dihadirkan jaksa saat sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta.

Salah satu petambak udang bernama Tugiyo bercerita bahwa ia datang untuk menjadi saksi kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tugiyo mengatakan jika ia bersama tiga orang lainnya datang ke Pengadilan Jakarta Pusat dengan biaya sendiri. Ia juga mengatakan jika mereka telah berada di Jakarta sejak Rabu (25/7) dan menginap di rumah salah satu dari mereka di Jakarta.

Menurutnya, setelah hubungan kerjasama mereka terputus dengan PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) pada tahun 1999 kehidupannya dan 7.000 petambak lain di sana menjadi lebih baik dengan menjadi petambak mandiri.

Baca: Ahmad Dhani Siap Jual Rumahnya untuk Biaya Pencapresan Prabowo

Ia pun sempat mengatakan jika mobil SUV hitam merek Pajero Sport yang mereka tumpangi untuk pergi dari dan menuju Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta merupakan hasil dari tambak salah seorang dari mereka.

"Enggak (dibiayain KPK), kita biaya sendiri. Ini (mobil SUV) juga hasil dari tambak," kata Tugiyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Tugiyo tidak sendiri ia bersama Lasim, Towilun, dan Yusuf akan bersaksi di meja hijau untuk terdakwa Syafruddin Tumenggung. Dalam persidangan, Towilun yang telah menjadi petambak udang dalam naungan PT DCD sejak tahun 1995 tidak terima jika para petambak udang disebut masih punya utang kepada BDNI sebesar Rp 135 juta per petambak.

BDNI yang merupakan perusahaan induk PT DCD kemudian tutup pada tahun 1999 karena krisis moneter meski sempat menjadi salah satu penerima dana BLBI pada tahun 1998. Sejak tahun 1999 itu hak tagih utang BDNI kemudian diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN).

Dengan suara bergetar Towilun meminta kepada seluruh pengunjung ruang sidang untuk tidak menilai para petambak masih memiliki utang kepada pemerintah dalam hal ini BPPN. Menurut Towilun, nilai hasil jual udang para petambak sejak tahun 1995 sampai 1999 telah menutupi nilai utang mereka kepada BDNI yang saat itu berjumlah Rp 135 juta per petambak.

Baca: Enggan Berkoalisi, Wasekjen Partai Demokrat Sebut Jokowi dan Megawati Curang

Towilun mengaku jika dirinya dan seluruh petambak Dipasena menandatangani akad kredit sebesar Rp 135 juta. Namun dari faktur yang ia terima dari PT DCD setidaknya ia mengaku telah melunasi utang itu dengan memberikan Rp 181 juta ke PT DCD. Ia bahkan mengatakan jika nilai hasil jual udang ke PT DCD saksi lainnya lebih dari itu.

Ia menjelaskan jika udang yang diserahkan ke PT DCD oleh saksi Yusuf bernilai Rp 373 juta dan saksi Lasim bernilai Rp 285 juta "Mohon sekali. Tolonglah kami petambak ini jangan dibully terus. Kami sudah korban. Kami tetap dibilang punya hutang, punya hutang, hutang dari mana?" kata Towilun dengan suara bergetar sambil mengusap air mata di persidangan.

Dalam persidangan terungkap jika selama ini para petambak tidak pernah diberi tahu perjanjian kerjasama dengan PT DCD dan isi akad kredit mereka dengan BDNI. Towilun mengatakan saat penandatanganan akad kredit tersebut hadir pula orang berpakaian bank BDNI namun penjelasan pokok terkait utang itu dilakukan oleh karyawan PT DCD.

Baca: Shakira Aurum Kemoterapi Kedua, Denada Tutup Cermin di Kamar Mandi: Dia Merasa Tidak Cantik

Menurut Towilun, ia dan para petambak lain saat itu hanya dijelaskan jika ia berutang pada BDNI sebesar Rp 135 juta. Ia mengaku menandatanginya pada bulan November 1995 di Desa Utama office, atau kantor perusahaan DCD yang ada di infra blok 23 kampung Bumi Dipasena Utama.

Pihak perusahaan pun menjelaskan rinciannya pada saat itu yaitu Rp 90 juta untuk membayar tambak, rumah, kincir, dan perlengkapan budidaya udang. Sedangkan Rp 45 juta untuk modal budi daya berupa pakan, benur (bibit udang), dan obat-obatan. (tribun Network/gta/wly)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved