Kaltara Siapkan 2.500 Tenaga Kerja Lokal Tersertifikasi Dalam Tiga Tahun

Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara lanjutnya membuka diri terhadap siapapun pekerja yang ingin punya SKT.

Kaltara Siapkan 2.500 Tenaga Kerja Lokal Tersertifikasi Dalam Tiga Tahun
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD ARFAN
Pekerja menyelesaikan eksterior gedung kantor Gubernur Kalimantan Utara beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Penyediaan tenaga kerja terampil dan berkompeten salah satu kebutuhan daerah dalam memacu pembangunannya.

Pemprov Kalimantan Utara menyatakan tengah menggalakkan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan-pelatihan, uji kompetensi/keahlian, sampai pada penerbitan Sertifikat Keterampilan (SKT).

Kepala Bidang Jasa Kontruksi Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Deni Yusdianto menjelaskan, di Kalimantan Utara sudah ada 688 orang tenaga kerja lokal yang tersertifikasi.

Itu berkat kegiatan sertifikasi yang dilakukan di Tarakan, Bulungan, dan Tana Tidung dalam beberapa kesempatan sejak tahun 2017 sampai tahun ini.

"Yang sudah tersertifikasi ini bermacam-macam ada tukang batu, juru las, juru gambar, dan tukang umum," kata Deni, Rabu (7/8/2018).

Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara lanjutnya membuka diri terhadap siapapun pekerja yang ingin punya SKT.

"Bahwa masyarakat yang mau mengajukan sertifikasi, gratis. Kami di Bidang Jasa Konstruksi akan menyiapkan asesor dan sertifikat tenaga kerja," katanya.

Tahun ini akan dilaksanakan pula sertifikasi keliling di kabupaten/kota. Sebab Bidang Jasa Konstruksi menargetkan 1.000 pekerja sudah mendapat SKT tahun ini. Lalu hingga tahun 2021 tersertifikasi sebanyak 2.500 pekerja.

"Kami akan roadshow ke kabupaten/kota melakukan sertifikasi," katanya.

SKT bagi pekerja lokal kata Deni sangat perlu agar makin kompetitif atau berdaya saing di sektor konstruksi.

Apalagi Kalimantan Utara akan menghadapi "serbuan" kegiatan investasi baik oleh perusahaan BUMN dan swasta dalam negeri maupun perusahaan asing.

"Terlebih lagi untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD dan APBN, semua memerlukan tenaga kerja yang tersertifikasi. Maka itu kita siapkan sedini mungkin tenaga kerja lokal kita," sebutnya.

Selain mengintensifkan SKT, Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara menyatakan tengah mengajukan ke DPRD sebuah raperda yang fokusnya pada penglibatan tenaga kerja lokal pada kegiatan-kegiatan investasi swasta yang bakal masuk maupun pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Hal itu diupayakan untuk memberi kepastian hukum dan jaminan tenaga kerja lokal mendapat tempat yang lebih luas dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di Kalimantan Utara. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved