Pemilu 2019

Peduli Demokrasi, PMII Gelar Aksi Damai dan Serahkan 3 Tuntutan ke KPU Kaltim

PMII sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan yang telah malang melintang dalam perkembangan bangsa Indonesia.

Peduli Demokrasi, PMII Gelar Aksi Damai dan Serahkan 3 Tuntutan ke KPU Kaltim
TRIBUNKALTIM/CAHYO WICAKSONO PUTRO
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) gelar aksi damai terkait pengawasan dan pemantauan perkembangan politik yang berkembang di tengah masyarakat. 

Laporan wartawan Tribunkaltim.co, Cahyo Wicaksono Putro

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Aksi damai kembali dilaksanakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), terkait pengawasan dan pemantauan perkembangan politik yang berkembang di tengah masyarakat.

Terlebih menjelang Pemilu serentak 2019 yang akan datang.

PMII sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan yang telah malang melintang dalam perkembangan bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting.

Terutama dalam melakukan kritik yang dapat membangun guna keberlangsungan demokrasi yang bersih.

Lagi Mesra dengan Jessica Iskandar, Terungkap Inilah Gadis Cantik Mantan Richard Kyle

"Kami melaksanakan aksi ini selain untuk memantau juga mengawal peraturan baru yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Kaltim (PKPU) No 20 tahun 2018, tentang larangan eks napi korupsi, eks napi narkoba, dan eks napi tindakan asusila untuk maju pencalonan legislatif yang menuai kontroversi dan kritik, dari berbagai elite pemerintah dan kaum akademis, jadi membuat kami mengkritisi peraturan ini demi mewujudkan pesta demokrasi yang sesuai," ucap Dirham, sekertaris PMII.

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta menyoroti PKPU No 20 tahun 2018, maka PMII menuntut KPU mencabut peraturan itu, karena bertentangan dengan UU tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan meminta KPU meningkatkan kinerjanya terkait tingginya angka golput pada pilkada serentak sebelumnya.

Kenalkan Aprilia Manganang, Atlet Voli Putri Andalan Indonesia yang Kekar

"Banyak yang ingin kita tuntut, pertama PKPU yang baru tidak sesuai dengan UU tahun 2017 tentang Pemilu, dan juga meminta KPU memperbaiki kinerjanya, karena melihat angka golput yang semakin tinggi, apalagi pada saat pilkada serentak sebelumnya," urainya.

Bentuk Otot Sekaligus Bakar Kalori, Inilah Sejumlah Manfaat Maksimal Olahraga Renang

Berada di Urutan 7, Lalu Muhammad Zohri Justru Banjir Pujian Gara-gara Ini

"Dan satu lagi tambahan, kita meminta agar KPU membuat PKPU baru sebagai payung hukum yang jelas, terkait banyaknya gerakan yang mengundang unsur kampanye yang tersurat. Hal ini mengingat gaduhnya masyarakat saat ini, dengan adanya #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi," tambahnya. (*)

Penulis: tribunkaltim
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved