Terkendala Geografis, Bapenda Berau Limpahkan Kewenangan ke Kecamatan

karena wilayah Kabupaten Berau yang sangat luas, menjadi hambatan geografis bagi masyarakat yang ingin membayar pajak.

Terkendala Geografis, Bapenda Berau Limpahkan Kewenangan ke Kecamatan
Tribun Kaltim/Geafry Necolsen
Bapenda terus berupaya meningkatkan PAD, untuk menopang pembangunan di Kabupaten Berau. Selain memaksimalkan pajak, Bapenda juga meningkatkan pendapatan restribusi dari sejumlah aset milik pemerintah maupun yang dikelola oleh pemerintah. 

TRIBUNKALTIM.CO – Untuk memasimalkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan dan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), dilimpahkan ke pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau.

Namun karena wilayah Kabupaten Berau yang sangat luas, menjadi hambatan geografis bagi masyarakat yang ingin membayar pajak.

Sejauh ini, Bapenda melayani empat kecamatan terdekat, yakni Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur dan Teluk Bayur.

Sementara sembilan kecamatan lain, masyarakat terpaksa harus menempuh perjalanan darat selama berjam-jam. Seperti diketahui, kecamatan terjauh di wilayah ini membutuhkan waktu 3 hingga 8 jam perjalanan.

Baca: Baru 13 Taksi Online Berstiker di Balikpapan, Sopir Angkot Mediasi dengan Pemkot dan DPRD

Akibatnya, memasuki triwulan ketiga di tahun 2018 ini, realisasi PBB-P2 belum memuaskan dengan progres hanya 26 persen atau Rp 900 juta dari target yang ditetapkan yaitu Rp3,5 miliar.

Mengacu pada target ini, mestinya memasuki triwulan tiga, target yang harus dicapai berkisar 70 persen.

Karena itu, Kepala Bapenda Berau, Maulidiyah mengatakan, untuk mempermudah para wajib pajak, pihaknya melimpahkan kewenangan pelayanan dan pembayaran PBB-P2 ke tingkat kecamatan.

Sehingga para wajib pajak tidak perlu lagi datang ke ibu kota kabupaten, cukup mengurus dan membayar di kecamatan.

“Karena sejauh ini persoalan yang terjadi adalah jarak tempuh yang cukup jauh dari kecamatan ke ibu kota kabupaten. Kalau empat kecamatan terdekat masih memungkinkan untuk datang ke sini. Kalau ada dokumen yang belum lengkap masih bisa kembali lagi, tapi masyarakat yang berada di kecamatan jauh pasti kerepotan, belum lagi biaya yang dikeluarkan,” ujarnya, Selasa (28/8/2018).

Baca: Jelang Pemilu 2019, Aliansi Pemuda PPU Ingin Suasana Tetap Kondusif

Dengan kebijakan memotong jalur pengurusan PBB-P2 dengan melimpahkan kewenangan di kecamatan masing-masing, kata Maulidiyah tidak akan membebani masyarakat.

Seperti diketahui, sejak beberapa tahun lalu, Pemkab Berau mengalami defisit anggaran karena pengurangan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.

Karena itu, Bapenda terus berupaya meningkatkan PAD, untuk menopang pembangunan di Kabupaten Berau. Selain memaksimalkan pajak, Bapenda juga meningkatkan pendapatan restribusi dari sejumlah aset milik pemerintah maupun yang dikelola oleh pemerintah.

Baca: Pendaftaran CPNS 2018, Panitia Sudah Masuk Persiapan Final, Pembukaan Pendaftaran Makin dekat

Selain itu, Bapenda juga memotivasi para wajib pajak untuk membayar pajak, salah satunya dengan memberikan penghargaan, berupa hadian umrah atau hadiah sepeda motor.

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved