Pemilu 2019

Bawaslu Balikpapan Larang ASN Berpolitik di Pemilu 2019 - Jika Dilanggar, Ini Sanksinya

Ia membeberkan sanksi yang bisa dikenakan untuk ASN yang terlibat politik praktis terbagi menjadi tiga kategori.

Bawaslu Balikpapan Larang ASN Berpolitik di Pemilu 2019 - Jika Dilanggar, Ini Sanksinya
Tribun Kaltim/Budi Susilo
Ahmadi Azis 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Aris Joni

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan saat ini sedang melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam politik praktis di Pemilu 2019.

Walaupun hingga saat ini belum ditemukan, Bawaslu Kota Balikpapan melarang keras ASN untuk terlibat langsung dalam tim pemenangan bahkan melakukan kampanye terhadap salah satu calon di Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Komisioner Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Azis mengatakan, netralitas ASN tersebut jelas memiliki dasar hukum berdasarkan Undang-Undang ASN, Surat Edaran Kemendagri RI, dan Surat Edaran Komisi ASN (KASN).

"Di aturan itu disebutkan bahwa ASN harus netral dan tidak berpihak, terlebih dalam kegiatan politik seperti Pilkada dan Pemilu," jelasnya.

Diterangkan Azis, aturan tersebut menjadi acuan Bawaslu Kota Balikpapan untuk menindak ASN yang terlibat dalam politik praktis.

Ia membeberkan sanksi yang bisa dikenakan untuk ASN yang terlibat politik praktis terbagi menjadi tiga kategori.

Yang pertama ucap Azis, sanksi ringan berupa teguran, kemudian sanksi sedang berupa penurunan pangkat (demosi), dan terakhir pemecatan.

"Nanti ketika ditemukan, maka prosesnya akan dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Jika terbukti maka kita akan ber tembusan ke KASN untuk pemberian sanksinya," terangnya. (*)

Penulis: tribunkaltim
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved