Dugaan Korupsi RPU
Unjuk Rasa Dugaan Korupsi RPU Diblokir Polisi, HMI Balikpapan Sebut Melecehkan Demokrasi
Para aktivis pergerakan HMI Balikpapan melakukan aksi unjuk rasa mengenai aksi kawal kasus dugaan korupsi anggaran Rumah Potong Unggas (RPU).
Penulis: Budi Susilo |
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO BALIKPAPAN - Laju pergerakan aksi demonstrasi para kalangan mahasiswa yang terwadah dalam Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) cabang Balikpapan yang dihadang aparat kepolisian dianggap telah melecehkan prinsip demokrasi.
Para aktivis pergerakan HMI Balikpapan yang ingin melakukan aksi unjuk rasa mengenai aksi kawal kasus dugaan korupsi anggaran Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13 dalam kondisi yang tak berjalan lancar.
Hal ini diakui oleh Ketua HMI Balikpapan, Rizky Usman kepada Tribunkaltim.co melalui sambungan telepon selulernya pada Kamis (6/9/2018) siang.
Dia jelaskan, saat melakukan aksi, awalnya berkumpul di gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Balikpapan, Jl Ruhui Rahayu Balikpapan.
Kemudian setelah berkumpul banyak, para mahasiswa melakukan perjalanan ke Gedung Polda Kaltim yang ada di bilangan Jl Syarifuddin Yoes.
Nekat Jalan Kaki ke Polda Kaltim, Mahasiswa Dorong-dorongan di Simpang Lampu Merah Dome Balikpapan
Tiada diduga, laju gerak para mahasiswa dihadang sejumlah aparat kepolisian.
"Kronologinya itu kami ingin mendatangi kantor Polda Kaltim tapi syaratnya harus menggunakan truk polisi yang disediakan oleh kepolisian," ungkapnya.
Padahal para mahaiswa merasa punya alat kendaraan sendiri.
"Kami yang tadinya ingin membawa sepeda motor iring-iringan ke kantor Polda, dilarang. Tidak diperbolehkan," ujar Usman.
Lindswell Kwok dkk Diajak Anies Nonton Wiro Sableng, Pemain Filmnya Ada yang Atlet Taekwondo!
Melihat kondisi adanya pelarangan penggunaan kendaraan sepeda motor oleh kalangan mahasiswa HMI Balikpapan, maka atas inisiatif sendiri melakukan cara berjalan kaki menuju ke kantor Polda Kaltim.
Namun ujar Usman, usaha ini tetap sama saja, tidak diperbolehkan oleh aparat kepolisian.
"Kami berjalan kaki pas di perempatan lampu merah kawasan gedung Dome itu langsung dihadang," ungkapnya.
Dimulai dari titik inilah, akhirnya terjadi bentrokan, ada aktivitas dorong-dorongan antara kepolisian dan para mahasiswa di kawasan dekat Dome.
Bukan Chelsea Islan atau Raisa, Ternyata Jonatan Christie Suka Beri Love untuk Seleb Ini
"Ada satu orang teman kami mengalami luka di bagian kepala akibat dorong-dorongan dengan aparat," tutur Usman.
Tak sampai di situ, nyatanya ada juga teman-teman aktivis pergerakan HMI Balikpalan yang perempuan juga terkena desak-desakan dan dorongan dengan aparat kepolisian.
"Yang teman perempuan kami sampai ada aksi dipeluk-peluk dari polisi. Kami nilai ini sudah melecehkan," tegasnya.
Akibat kejadian ini, pastinya HMI Balikpapan berencana akan melakukan pelaporan atas tindakan represif aparat kepolisian yang mencoba memblokade pergerakan mahasiswa menuju ke kantor Polda Kaltim.
Kemenpora Tagih 3.226 Barang Milik Negara pada Roy Suryo, Begini Tanggapan Politisi Demokrat
"Kami punya bukti video yang berbuat represif sekali. Kami akan melaporkan ke propam Polda Kaltim. Kami akan tuntut ini melalui jalur hukum," kata pria berambut panjang ini.
Dia pun tidak tahu secara pasti alasan pihak Polda Kaltim melarang para mahasiswa menuju ke kantor Polda Kaltim menggunakan iring-iringan sepeda motor dan berjalan kaki.
Intinya, jelas Usman, pihak kepolisian mau para mahasiswa harus menggunakan truk polisi saat akan berdemonstrasi ke arena Gedung Polda Kaltim.
Televisi Pintar Xiaomi Mi TV 4A Dibanderol Cuma Rp 2 Juta, Lihat Spesifikasinya
"Saya juga tidak tahu alasannya apa. Mereka (polisi) pokoknya, kami disuruh naik truk polisi, pergi dan pulang diantar. Ya bilangnya di Polda lagi ada tamu biar tidak terganggu. Tidak jelas alasannya. Kami dilarang," katanya.
Menyikapi tindakan represif kepolisian maka HMI Balikpapan bersikap menyayangkan tindakan represif kepolisian dalam mengawal aksi demonstrasi para mahasiswa yang ingin kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) harus segera tuntas.
"Kami ingin mendesak kepada pihak kepolisian agar transparan dalam menangani kasus. Jangan sampai nanti tenggelam begitu saja, ini kasus sudah sangat lama," kata Usman.
Nilai Tukar Rupiah Anjlok, Banggar DPR Minta Sri Mulyani Lakukan Langkah Konkret
Persoalan kasus dugaan korupsi RPU di kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Timur yang berlangsung sekitar tahun 2015.
Proyek ini dianggap tidak jelas tetapi anggaran negara APBD Balikpapan sudah keluar. Angka dugaan korupsi ini mencapai puluhan miliar dari Rp 2,5 miliar bisa keluar menjadi angka anggaran Rp 12,5 miliar. (*)
